Pakar UGM Soal Tokoh Senior Masuk Wantimpres: Campuran Aspek Rekognisi dan Akomodasi Politik

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:06 WIB
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Wantimpres. [Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/Rusman]
BACA 10 DETIK
  • Pakar politik UGM Wawan Masudi menanggapi penunjukan tokoh nasional ke Dewan Pertimbangan Presiden era Prabowo pada Senin 5 Oktober 2026.
  • Komposisi anggota dewan merupakan strategi kombinasi akomodasi politik dan pengakuan negara terhadap tokoh senior seperti Sinta Nuriyah Wahid serta Rocky Gerung.
  • Penambahan jumlah anggota dewan tersebut berkonsekuensi langsung pada peningkatan beban penggunaan anggaran publik dan keuangan negara.

Suara.com - Publik baru-baru ini ramai menyoroti penunjukan sejumlah tokoh ke dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Selain Rocky Gerung ada tokoh senior, seperti Sinta Nuriyah Wahid dan Quraish Shihab dalam daftar Wantimpres era Prabowo ini.

Tak sedikit yang mempertanyakan efektivitas dan produktivitas para figur senior tersebut. Termasuk muncul persepsi bahwa Wantimpres sekadar menjadi wadah pembagian kekuasaan.

Menanggapi fenomena ini, Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Masudi, menilai komposisi Wantimpres tidak dapat dilihat dari satu kacamata tunggal.

Melainkan merupakan kombinasi dari aspek rekognisi (pengakuan) dan akomodasi berbagai kepentingan politik.

Secara formal, Wawan menjelaskan bahwa pembentukan dewan pertimbangan merupakan amanat konstitusi untuk memberikan masukan serta pertimbangan strategis kepada presiden dalam mengambil keputusan.

Namun, di luar koridor hukum tersebut, dinamika latar belakang penunjukan para anggotanya memperlihatkan adanya perimbangan politik dan sosial yang sengaja dibangun oleh presiden.

"Kalau kita lihat memang akhirnya tidak bisa lepas dari persepsi, wantimpres ini ada elemen akomodasi. Saya kira ini akomodasi untuk banyak sekali kepentingan. Mulai dari kepentingan dalam kaitannya dengan mungkin grupnya Pak Jokowi, akomodasi tokoh-tokoh senior yang ada maupun akomodasi-akomodasi yang berhubungan dengan mereka yang telah lama sekian waktu kritis pada pemerintahan," ujar Wawan, kepada Suara.com, Senin (5/10/2026).

Menurut Wawan, penunjukan figur senior seperti Sinta Nuriyah Wahid dan Quraish Shihab memiliki dimensi yang berbeda dibanding anggota lainnya. Penunjukan ini merupakan bentuk penghormatan serta rekam jejak pengakuan negara terhadap ketokohan mereka.

"Presiden ingin memberikan penghargaan sekaligus rekognisi kepada beberapa tokoh. Penunjukan Ibu Sinta Nuriyah, kemudian Bapak Quraish Shihab, dan beberapa tokoh yang lain itu saya kira bagian dari rekognisi atas beliau-beliau yang selama ini kita kenal sebagai tokoh bangsa," tuturnya.

Ia menambahkan, melalui pendekatan rekognisi tersebut, presiden membuka ruang untuk mendapatkan nasihat serta pandangan arif dari para tokoh bangsa.

Di sisi lain, Wawan menyebut penunjukan figur seperti Rocky Gerung lebih kental dengan nuansa kompromi dan akomodasi politik praktis antarkelompok.

"Aspek rekognisi ini tentu beda dengan penunjukan tokoh yang lain, misalkan Pak Rocky Gerung itu saya kira lebih kuat elemen akomodasi politik ya," ujarnya.

Beragamnya latar belakang keanggotaan, mulai dari kalangan profesional, tokoh agama, politisi senior, hingga pengusaha, kata Wawan menunjukkan bahwa tidak ada ukuran baku mengenai ideal atau tidaknya komposisi Wantimpres.

Hal itu sepenuhnya mencerminkan strategi presiden dalam merangkul pelbagai elemen.

"Jadi bukan soal ideal atau tidak ideal, tapi justru harus dibaca dengan cara presiden ingin mengakomodasi siapa dan presiden ingin mengakomodasi kepentingan apa dengan wantimpres ini. Itu yang paling pokok ya jadi tidak ada ukuran ideal-tidak ideal itu tidak," tegasnya.

Ia menyoroti langkah akomodasi dan rekognisi ini yang mengakibatkan jumlah anggota membengkak serta berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara.

"Yang jelas kemudian membawa konsekuensi pada penggunaan anggaran publik, kan as simple as that kan, semakin banyak, jelas kemudian akan memberi beban kepada anggaran publik, keuangan negara kan karena kan pembiayaannya di negara kan," paparnya.

Pada akhirnya, ia menekankan bahwa apakah masukan dari para tokoh tersebut akan dioptimalkan atau tidak, seluruh kuncinya berada di tangan presiden sebagai pemegang kewenangan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com