Bertahan Sejak 1980-an, Warga Kampung Bali Pasrah Rumah Sempitnya Bakal Diterjang Proyek DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:35 WIB
Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata kawasan Jatibaru RT 01, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menuai penolakan dari warga setempat. (Suara.com/Anggraini)
BACA 10 DETIK
  • Warga Jatibaru, Tanah Abang, menolak rencana penataan bantaran kali oleh Pemprov DKI Jakarta yang dijadwalkan awal 2027.
  • Proyek pelebaran kali dan peninggian tembok dikhawatirkan warga akan semakin mempersempit hunian serta menjepit perekonomian kecil mereka.
  • Warga yang telah bermukim sejak tahun 1980-an tersebut berharap pemerintah memberikan kompensasi yang layak jika terdampak penggusuran.

“Tau (rencana penggusuran), karena kan ada orang kelurahan datang ke sini, bakal diiniinnya awal-awal 2027,” katanya.

“Itu doang mau data, ada pelebaran kali, kalau di data kan bisa dapat kompensasi walaupun dapurnya kecil, kamar mandi kalau kena kan lumayan,” lanjutnya.

Meskipun pasrah dan sadar bahwa lahan yang ditempatinya adalah milik negara, Erna masih menaruh harapan agar Pemprov DKI memberi ganti rugi jika huniannya terdampak.

“Sukur-sukur si dapet ya, kalau gak dapet ya namanya punya pemerintah kita gak bisa ngomong apa-apa,” ujarnya.

Namun, kepasrahan itu tak menutupi rasa ketidaksetujuannya. Erna menganggap kenyamanan yang sudah dirasakan puluhan tahun terancam sirna akibat kebijakan pemerintah.

“Sebenernya saya gak setuju enakan kayak gini, cuman gimana, namanya Gubernur yang iniin mau dikata apa,” katanya.

Isu peninggian tembok pembatas kali setinggi dua meter kini menghantui warga. Proyek pelebaran ini diprediksi bakal memakan sisa lahan di depan rumah-rumah warga.

“Karena tembok tinggi katanya nanti, dengar-dengar mau ditinggiin, 2 meter dari kali, berarti sampe sini lah,” ucapnya.

Dengan ukuran rumah yang hanya 3 x 2,5 meter, pemotongan lahan dipastikan bakal makin mempersempit ruang gerak. Erna khawatir kondisi ini memaksa warga angkat kaki dan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa tempat baru.

“Kena, lama-lama paling kita ngontrak, semuanya gak bisa ini kepepet banget nggak bisa nih motor masuk, taruh meja saja gak bisa,” katanya.

Kini, warga hanya bisa berharap ada kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan ekonomi mereka. Penataan kota diharapkan tidak mematikan mata pencaharian warga kecil yang menggantungkan hidup dari ruang-ruang sempit di ibu kota.

“Harapan saya sih ya lebih bagus lagi lah buat bisa nyari duitnya, otomatisnya pasti ya bakalan terhimpit, udah hidupnya susah apalagi saya pedagang, saya bingung kalau sampai mepet pasti gabakalan ada jalan ini,” pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com