Rocky Gerung Kekeh, Pelibatan Tentara di Bidang Pertanian Bukan Bentuk Militerisasi

Jum'at, 02 Oktober 2026 | 07:15 WIB
Rocky Gerung di acara diskusi Menggugat Resentralisasi Kekuasaan di Universitas Indonesia. (Suara.com/Alif Bintang)
BACA 10 DETIK
  • Rocky Gerung menyatakan pelibatan tentara dalam pertanian di Universitas Indonesia pada Kamis, (1/10/2026), adalah penempatan personel, bukan militerisasi.
  • Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melibatkan tentara pada program andalan akibat skeptisisme terhadap pola kerja tenaga sipil yang korup.
  • Bivitri Susanti menilai kebijakan operasi militer selain perang mengikis nilai-nilai sipil serta memperluas potensi kekerasan di masyarakat.

Suara.com - Pengamat politik, Rocky Gerung bersikukuh meluasnya peran tentara dalam ranah pertanian dengan dalih ketahanan pangan bukan merupakan bentuk dari militerisasi ranah sipil. 

Padahal, keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kerap melibatkan tentara di sejumlah program-program andalannya mendapat kritik dari kalangan sipil. 

"Itu namanya penempatan, bukan militerisasi. (Hanya) mobilisasi nanam jagung, terus itu militerisasi?" kata Rocky saat acara diskusi Menggugat Resentralisasi Kekuasaan di Universitas Indonesia pada Kamis, (1/10/2026). 

Rocky berpendapat, masifnya pelibatan tentara di ranah kerja sipil karena disebabkan adanya skeptisisme pemerintahan Prabowo terhadap pola kerja sipil yang dinilai korup. 

Karena itu menurut dia seharusnya masyarakat lebih waspada akan potensi budaya korupsi, bukan militerisasi. 

"Tenaga sipilnya korup. Siapa yang menjamin TNI, POLRI enggak korup? Artinya korupsinya bukan militernya," tegas dia. 

Ahli filsafat itu mengartikan militerisasi adalah sebuah upaya perluasan peran militer hingga menghalangi nilai-nilai sipil atau civilian value. 

Jadi selagi tak mengarah ke hal tersebut, pelibatan tentara di berbagai ranah sipil dianggap sah karena hanya berupa bentuk penempatan personel. 

"Batal enggak hari ini civilian value?" ungkap dia. 

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menganggap nilai-nilai sipil justru mulai tergerus akibat perluasan peran tentara melalui kebijakan operasi militer selain perang (OMSP). 

Menurut perempuan yang akrab disapa Bibip itu OMSP justru malah membuka celah bagi militer untuk ikut serta dalam ranah kerja sipil seperti di bidang pertanian. 

Bibip khawatir hal itu dapat memperluas potensi kekerasan dan berujung pada timbulnya ketakutan di masyarakat. 

"Nah, buat saya civilian values itu makin terkikis secara sistemik. Saking sistemiknya mereka (militer) masuk ke kampus, mereka masuk ke sekolah-sekolah," tandas dia. 

Reporter: Alif Bintang

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com