- Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meluruskan isu nepotisme terkait pengangkatan anaknya sebagai tenaga ahli kementerian.
- Keluarga dan santri membantu operasional awal instansi tanpa gaji selama berbulan-bulan karena ketiadaan struktur organisasi dan staf.
- Keterbatasan jumlah pegawai membuat kementerian mengerahkan seluruh sumber daya dan tenaga tambahan demi menjaga kelancaran pelayanan jemaah.
Suara.com - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf buka suara terkait kabar pengangkatan anaknya sebagai tenaga ahli di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan isu nepotisme yang beredar di masyarakat belakangan ini.
Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu membeberkan kondisi awal saat dirinya dan Wakil Menteri dilantik memimpin Badan Penyelenggara (BP) Haji pada akhir Oktober 2024 lalu.
Saat itu, lembaga baru tersebut belum memiliki struktur organisasi, perkantoran, maupun jajaran staf pendukung.
"Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa," kata Irfan ditemui di Yogyakarta, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan situasi serba terbatas pada masa awal pembentukan instansi membuat sejumlah pihak terdekat berinisiatif memberikan bantuan secara langsung.
Bantuan tersebut mencakup peran santri hingga anggota keluarga yang secara sukarela membantu operasional awal tanpa menuntut kompensasi.
"Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj sekarang) disambut timnya di kebetulan beliau dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan. Itu yang terjadi," ungkapnya.
Mantan Kepala BP Haji itu melanjutkan bahwa setelah lembaga resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah, beberapa pihak yang sebelumnya membantu sukarela dialihkan menjadi tenaga ahli, sementara sebagian lainnya kembali ke kegiatan asal.
"Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya tuh ada yang balik ke pondok, ada yang balik ini, karena mereka hanya sekadar ikhlas membantu," tuturnya.
Gus Irfan menegaskan bahwa penunjukan posisi staf khusus maupun tenaga ahli di kementeriannya masih berada di bawah batas maksimal kuota yang diizinkan oleh regulasi.
"Kementerian Haji, sebagai menteri saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus, saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat," tandasnya.
Irfan bilang selain faktor historis pembentukan instansi, keputusan memfungsikan sumber daya yang ada didasari oleh ketimpangan jumlah pegawai yang sangat signifikan.
Analisis jabatan mencatat kementeriannya membutuhkan sekitar 7.000 pegawai. Namun personel yang tersedia saat ini baru mencapai sekitar 3.200 orang.
"Karena itu semua sumber daya kita kerahkan. Termasuk outsourcing-outsourcing kita kerahkan untuk menutup kekurangan itu. Dan alhamdulillah 2026 dianggap sebagai haji yang paling berhasil dibanding tahun-tahun sebelumnya," ungkapnya.