- Guru Besar FISIPOL UGM Gabriel Lele mengkritik rencana cek kesehatan fisik gratis khusus menteri dari Presiden Prabowo.
- Pemerintah didesak mengalihkan anggaran pemeriksaan fisik menteri untuk membantu kesehatan warga terdampak karhutla di Kalimantan hingga Papua.
- Gabriel menyarankan pemeriksaan kesehatan menteri sebaiknya difokuskan pada kondisi mental dan stabilitas emosional demi pelayanan publik.
Suara.com - Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Gabriel Lele, mengkritik rencana cek kesehatan gratis (CKG) khusus menteri.
Rencana itu muncul dari mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat sidang kabinet 2 tahun pemerintahan belum lama ini.
Menurut Gabriel, pemeriksaan fisik para pejabat dinilai kurang tepat jika dibandingkan dengan krisis kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia yang mendesak untuk ditangani.
Jika pemerintah ingin menggelar cek kesehatan bagi para menteri, fokus utamanya seharusnya pada kondisi psikologis atau mental para pejabat.
"Kalau mau diperiksa kesehatannya, itu saya setuju tetapi yang dicek itu kesehatan mentalnya, jangan kesehatan fisiknya," kata Gabriel dikutip, Senin (26/10/2026).
Kestabilan emosional, kemampuan menangani tekanan, dan keterbukaan pejabat terhadap masukan masyarakat jauh lebih vital ketimbang sekadar memantau indikator kesehatan fisik harian. Sebab hal itu berdampak langsung terhadap keputusan politik dan pelayanan masyarakat.
"Mereka secara psikologis stabil apa tidak, stres apa tidak, hal-hal semacam itu. Orangnya terbuka terhadap kritik apa tidak. Hal-hal semacam itu tuh jauh lebih substantif daripada sekadar mengecek gula darah, kolesterol, dan seterusnya, ya itu penting tetapi prioritas yang kesekianlah," ujarnya.
Sementara itu untuk pemeriksaan fisik, Gabriel mendorong agar fasilitas dan alokasi anggaran negara dialihkan sepenuhnya kepada warga Kalimantan hingga Papua yang sudah cukup lama terdampak paparan asap dari karhutla.
"Fokusnya ke bagaimana anak-anak di Kalimantan sana yang sudah sekian lama harus menghirup asap yang beracun. Kondisi kesehatan mereka memburuk dan fasilitas, penanganan kesehatan masih terbatas, ke sana saja prioritasnya, jangan ke pejabat," tandasnya.
Ia menyoroti potensi penggunaan anggaran dan fasilitas pemeriksaan medis untuk pejabat tingkat menteri yang tergolong besar. Sehingga, kata Gabriela, akan lebih bermakna bila dimanfaatkan langsung untuk pemulihan kesehatan publik di daerah bencana.
"Banyaklah yang seharusnya itu bisa lebih diarahkan, dialokasikan untuk publik ya, bukan pada pejabat," tegasnya.
Pengalihan fokus CKG fisik kepada rakyat dan penyaringan mental bagi para pejabat dianggap sebagai langkah krusial agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan umum.