-
Indonesia dan Singapura membentuk gugus tugas bersama untuk melacak aliran dana pembakar hutan.
-
Saluran komunikasi khusus tingkat menteri dibentuk guna menyelesaikan potensi sengketa bilateral secara cepat.
-
Penegakan hukum dalam negeri telah menindak ratusan individu dan lebih dari 50 perusahaan.
Menurut Arrmanatha, kedewasaan hubungan diplomatik kedua negara menjadi modal utama dalam menyelesaikan berbagai dinamika yang terjadi.
"Yang penting bukanlah apa yang kita perselisihkan, melainkan bagaimana kita menyelesaikan perbedaan secara konstruktif, saling menghormati, dan terbuka. Kita akan terus menghormati proses fantastis, kerangka hukum, dan kondisi nasional masing-masing," tambahnya.
Langkah diplomasi ini juga merespons dinamika publik setelah timbulnya pernyataan kontroversial dari pejabat Indonesia mengenai pasokan oksigen ke negara tetangga.
Awal bulan ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Indonesia Syahganda Nainggolan membela Indonesia dari kritik terkait kabut asap lintas batas.
"Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita," kata Syahganda.
Ia juga menyebut kebakaran hutan sebagai fenomena alam yang berada di luar kesalahan manusia.
"Jadi, kita juga minta kepada semua tetangga kita untuk mengerti ini adalah di luar beyond human error, ini betul-betul alam," ujarnya.
Menteri Senior Singapura K Shanmugam menyayangkan pernyataan tersebut, namun ia mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kabut asap. Shanmugam meyakini pandangan personal tersebut tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah maupun masyarakat Indonesia.
Pemerintah Indonesia menempatkan bencana kebakaran hutan sebagai ancaman serius yang berdampak langsung pada warga domestik. Masyarakat di pulau Sumatra dan Kalimantan menjadi pihak yang paling awal merasakan dampak buruk pencemaran udara ini.
On-the-ground action ditingkatkan secara masif melalui pengerahan puluhan ribu personel darat dan puluhan armada udara. Strategi teknis mencakup operasi modifikasi cuaca, pengeboman air, hingga penggunaan es kering untuk merekayasa hujan.
Pada Selasa, Arrmanatha mengingatkan bahwa korban pertama kebakaran hutan dan lahan adalah masyarakat Indonesia sendiri.
"Petani, anak-anak, dan keluarga kita di Sumatra dan Kalimantanlah yang pertama kali harus menghirup asap tersebut," katanya.
"Karena itulah Presiden Prabowo menjadikan penanganan kebakaran hutan sebagai prioritas nasional utama, dan hal ini sudah saya sampaikan dengan sangat jelas kepada Menteri Vivian."
Guna menekan dampak fenomena El Nino, sebanyak 71.000 personel darat dan 51 unit armada udara telah disiagakan di berbagai titik rawan.
"Ketahuilah bahwa ketika kita melindungi rakyat kita sendiri, kita juga melindungi negara tetangga dan kawasan kita," tambahnya.
Proses hukum di dalam negeri sejauh ini telah menetapkan ratusan individu dan puluhan entitas bisnis sebagai subjek pemeriksaan.
"Ratusan individu dan lebih dari 50 perusahaan telah dan sedang diselidiki serta diproses hukum, dan sebagian telah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum Indonesia," katanya.
"Kami akan menggunakan seluruh kekuatan hukum untuk memastikan pihak-pihak yang meraup keuntungan dari kebakaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya."
Di sisi lain, otoritas Singapura meluncurkan panel investigasi khusus serta telah melayangkan surat permintaan dokumen resmi kepada 10 perusahaan yang berbasis di negaranya berdasarkan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas.