- Voxpol Center mengadakan survei nasional pada 3 hingga 12 Oktober 2026 yang melibatkan 1.200 responden.
- Sebanyak 88,9 persen responden mendukung Undang-Undang Perampasan Aset dan 90,1 persen mendukung hukuman mati koruptor.
- Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 63,1 persen setelah dua tahun masa jabatan.
Suara.com - Mayoritas responden menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi melalui penerapan Undang-Undang Perampasan Aset dan pemberian sanksi berat bagi pelaku korupsi.
“Berdasarkan temuan survei, sebanyak 88,9 persen responden mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, sedangkan 90,1 persen responden mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor,” sebut data hasil survei Voxpol Center dikutip Rabu (28/10/2026).
Survei Voxpol Center ini digelar pada periode 3–12 Oktober 2026. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi dengan metode multistage random sampling.
Wawancara dilakukan secara tatap muka terhadap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih atau sudah menikah, dengan margin of error sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil tersebut menunjukkan tingginya dukungan publik terhadap penegakan hukum yang tegas, pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, serta pemberian sanksi berat kepada para pelaku.
Dukungan terhadap perampasan aset mencerminkan perhatian masyarakat terhadap upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi.
Sementara itu, tingginya dukungan terhadap hukuman mati menunjukkan adanya aspirasi publik agar pelaku korupsi dijatuhi sanksi berat.
Temuan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara menjadi isu yang mendapat perhatian besar dari masyarakat.
“Mayoritas responden (90,1%) setuju dengan penerapan hukuman mati bagi koruptor, sementara 7,7% tidak setuju. Temuan ini menunjukkan kuatnya tuntutan publik terhadap hukuman tegas bagi pelaku korupsi,” ungkap data tersebut.
Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 63,1 persen setelah dua tahun pemerintahan berjalan.
Selain kepercayaan terhadap pemerintah, Voxpol Center mengukur penilaian masyarakat mengenai kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan tugasnya.
Hasilnya, 63,3 persen responden menilai pemerintah mampu atau cukup mampu menjalankan pemerintahan, sementara 61,1 persen menyatakan pemerintah mampu atau cukup mampu mengatasi berbagai persoalan nasional.
Tekanan ekonomi tersebut terlihat dari tingginya perhatian responden terhadap harga kebutuhan pokok yang mahal atau tidak terjangkau, yakni mencapai 89,5 persen.
Persoalan rendahnya upah minimum memperoleh respons sebesar 89,3 persen, disusul sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan sebesar 88,8 persen, memperlihatkan bahwa daya beli dan kesempatan kerja masih menjadi perhatian utama masyarakat.
Dalam evaluasi terhadap sembilan sektor prioritas pemerintahan, ekonomi dan kesejahteraan mencatat tingkat ketidakpuasan tertinggi sebesar 51,6 persen, sedangkan 47,7 persen menyatakan puas.
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menyusul dengan tingkat ketidakpuasan 46,3 persen, meskipun 52,3 persen responden masih memberikan penilaian puas terhadap sektor tersebut.
Penilaian lebih terperinci memperlihatkan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah menjadi aspek dengan ketidakpuasan tertinggi, mencapai 56,4 persen.
Sebanyak 55 persen responden tidak puas terhadap kondisi ekonomi nasional, 54,4 persen terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok, dan 54,1 persen terhadap penciptaan serta penyediaan lapangan pekerjaan baru.