- Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar menjaga fasilitas umum saat demonstrasi pada Rabu, 27 Oktober 2026.
- Komite Sadar yang terdiri dari berbagai aliansi mahasiswa berencana melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia.
- Aliansi mahasiswa tersebut akan menyampaikan lima tuntutan utama terkait kebijakan negara serta perlindungan hak asasi manusia.
Suara.com - Polda Metro Jaya meminta agar masyarakat bisa menjaga fasilitas umum dan ruang publik saat melakukan aksi demonstrasi.
Sebab, ruang publik merupakan tempat bersama yang digunakan masyarakat untuk berbagai kepentingan, termasuk menyampaikan aspirasi, bekerja, bersekolah, dan aktivitas sehari-hari.
“Ruang publik adalah milik kita bersama. Ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, ada pula yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua memiliki hak yang perlu kita hormati,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (27/10/2026).
Budi menuturkan, menjaga fasilitas umum merupakan bagian dari tanggung jawab bersama, sebab keberadaannya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Penyampaian aspirasi, lanjut Budi, bisa tetap dilaksanakan namun keselamatan dan kepentingan bersama juga perlu dijaga.
“Aspirasi masyarakat harus tetap mendapat ruang, sementara keselamatan dan kepentingan bersama juga kita jaga,” ungkapnya.
Dalam pengamanan aksi, Budi menegaskan pihaknya bakal mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis.
“Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat dalam menjaga Jakarta,” tandasnya.
Diketahui, dalam peringatan hari Sumpah Pemuda, sejumlah kampus bakal menggelar aksi demonstrasi.
Salah satu aksi dilakukan oleh Komite Sadar, yang rencananya akan melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Sebagai informasi, Komite Sadar merupakan aliansi mahasiswa yang terdiri dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya BEM UI, KM ITB, SEMA UGM, BEM Undip, EM UB, BEM KM Unnes, BEM Unair, dan Aliansi BEM Se-Unpad.
Ada 5 tuntutan yang akan mereka sampaikan dalam aksi kali ini. Kelimanya yakni:
- Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan;
- Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG dan KDMP;
- Turunkan Biaya Pendidikan dan Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata;
- Hentikan Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN;
- Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil.