- Swarna Dwipa Institute menggelar Dialog Nasional di Jakarta pada 31 Oktober 2026 untuk membahas tantangan menuju Indonesia Emas.
- Frans Magnis-Suseno menyatakan bahwa pemberantasan korupsi dan keadilan sosial sangat menentukan keberhasilan masa depan pembangunan bangsa Indonesia.
- Warsito Ellwein dan Febby Lintang menekankan perlunya pemerataan kesejahteraan, pendidikan inklusif, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
“Yang menentukan Indonesia maju itu kita semua, mulai dari sini,” kata Warsito.
Pengamat Swarna Dwipa Institute, Febby Lintang, turut mengingatkan bahwa indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita harus disertai ukuran yang mencerminkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Indonesia Emas itu jangan hanya didefinisikan melalui indikator makro, tapi harus indikatornya mikro juga,” ujarnya.
Febby menyoroti pentingnya pendidikan inklusif, pemerataan kesempatan ekonomi, akses terhadap fasilitas publik, serta penciptaan lapangan kerja yang terbuka bagi seluruh warga negara.
Ia juga menekankan bahwa perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang setara.
“Tolok ukur martabat suatu bangsa yang maju justru terlihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan kelompoknya yang paling rentan,” katanya.
Generasi muda didorong menjadi pelaku perubahan
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto Sipin, menegaskan bahwa HAM harus menjadi etika yang hidup dalam masyarakat.
Penghormatan terhadap hak warga negara, menurutnya, perlu tercermin dalam perilaku, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara.
“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” kata Mugiyanto.
Ia juga menekankan peran masyarakat dalam menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, dan mendorong pertanggungjawaban negara.
Kemajuan bangsa, menurutnya, tidak semata-mata ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan menghormati hak dan menjaga martabat manusia.
Ulung Rusman dari Perhimpunan INTI mengajak generasi muda meneladani keberanian pemuda 1928 yang membangun cita-cita tentang Indonesia sebelum negara itu terbentuk.
“Mereka hanya dipersatukan satu mimpi, satu mimpi yang bahkan barang itu belum ada. Barang itu namanya Indonesia,” ujarnya.
Ulung mengingatkan agar kekecewaan terhadap persoalan bangsa tidak berhenti sebagai kemarahan. “Boleh marah, tetapi kita tidak boleh berhenti pada persoalan marah tersebut,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Slamet Ariyadi, menekankan pentingnya kolaborasi dan kesediaan pemangku kepentingan mendengar persoalan nyata masyarakat.
Ia menyebut kebutuhan lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesejahteraan sebagai sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian.
“Saya sebenarnya bukan ingin berdebat, saya ingin mendengar apa yang menjadi keluh kesah,” kata Slamet.
Dalam diskusi, peserta juga mengangkat persoalan biaya hidup, akses layanan kesehatan, kualitas demokrasi, korupsi, dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
Swarna Dwipa Institute merangkum enam pokok pemikiran dari dialog tersebut, yakni persatuan yang diwujudkan dalam tindakan, penghormatan terhadap HAM, keadilan sosial, pemberantasan korupsi, pembangunan inklusif dan berkelanjutan, serta peran generasi muda sebagai pelaku perubahan.
Dialog Nasional itu ditutup dengan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda bersama.
SDI menegaskan bahwa menuju satu abad Sumpah Pemuda, persatuan perlu bergerak dari ikrar menjadi tindakan nyata demi Indonesia yang berkeadilan dan menyejahterakan seluruh rakyat.