- Mabes Polri akan menggelar konferensi pers pada Selasa sore terkait kabar penangkapan seorang jenderal.
- Sejumlah perwira tinggi Polri termasuk jenderal bintang empat berinisial L sebelumnya dikabarkan sempat menjalani pemeriksaan internal Propam.
- Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mendesak Mabes Polri transparan mengenai dugaan penyadapan pejabat negara demi keamanan nasional.
Suara.com - Mabes Polri akan memberikan penjelasan kepada publik terkait kabar sejumlah petinggi Polri berpangkat jenderal yang disebut-sebut diamankan untuk menjalani pemeriksaan internal.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pihaknya akan menggelar konferensi pers pada Selasa (3/11/2026) sore menjelang malam. Namun, ia belum memastikan materi yang akan disampaikan.
Pernyataan itu disampaikan Isir saat mendampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto berkunjung ke Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta Pusat, Selasa siang.
"Nanti berkaitan sama konteks, berkaitan sama dinamika yang nanti mungkin rekan-rekan akan bertanya, dalam sore menjelang malam nanti, nanti kami dari Divhumas akan melaksanakan rilis," ucap Isir kepada wartawan.
Saat kembali ditanya mengenai kabar sejumlah petinggi Polri yang diamankan, Isir belum memberikan jawaban tegas. Ia meminta wartawan menunggu penjelasan resmi dari Divisi Humas Polri.
"Nanti akan kita laksanakan rilis di Divhumas," katanya.
Jenderal Bintang 4 'Diamankan' Propam
Sebelumnya, beredar kabar sejumlah jenderal Polri diamankan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan internal pada Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Suara.com dari sumber internal, seorang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat berinisial L sempat diamankan sebelum akhirnya dilepaskan. Sejumlah perwira tinggi Polri juga disebut turut menjalani pemeriksaan.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, sebelumnya juga meminta Kapolri segera menjelaskan persoalan itu kepada publik agar spekulasi tidak berkembang liar dan justru kontraproduktif terhadap program kepemimpinannya.
"Kapolri harus segera menjelaskan kepada publik agar isu yang berkembang tidak semakin liar yang malah kontraproduktif dengan program Kapolri sendiri," kata Bambang kepada Suara.com, Selasa (3/11/2026).
Bambang menilai dugaan penyadapan terhadap pejabat negara merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan kerahasiaan dan sistem keamanan negara.
Ia meminta Mabes Polri menjelaskan siapa pihak yang diduga melakukan penyadapan, siapa pejabat yang menjadi sasaran, kapan tindakan itu dilakukan, serta apa motifnya.
"Mabes Polri harus benar-benar clear dan transparan. Persoalan penyadapan kepada pejabat negara itu super serius karena menyangkut kerahasiaan negara. Sekaligus menyangkut sistem keamanan negara. Pelanggaran atas keamanan negara bisa diancam hukuman maksimal seumur hidup atau mati," ungkapnya.
Menurut Bambang, persoalan tersebut tidak cukup diperlakukan sebagai pelanggaran individu. Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar dugaan tindakan serupa tidak kembali terjadi.
"Ini penting agar tidak hanya menjadi kasak kusuk, atau menjadi persoalan individu saja. Tetapi evaluasi secara menyeluruh terkait sistem keamanan negara," tegasnya.
"Mengeliminasi persoalan tersebut sekedar masalah individu, justru akan berpotensi kasus seperti ini akan berulang ke depan. Karena tidak ada perbaikan yang lebih substansial dan sistemis," imbuhnya.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang mengonfirmasi identitas jenderal bintang empat berinisial L maupun keterlibatannya dalam dugaan penyadapan terhadap pejabat negara.