- Malaysia melarang pegawai negeri memakai Waze karena kekhawatiran kebocoran data ke Israel.
- Pengendara Malaysia kesulitan berpaling dari Waze akibat belum adanya alternatif aplikasi yang sepadan.
- Waze membantah tuduhan penyalahgunaan data sensitif pemerintah maupun data pribadi para penggunanya.
Suara.com - Imbauan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk meninggalkan Waze belum sepenuhnya berhasil menggeser dominasi aplikasi tersebut di Malaysia. Pengendara tetap memilih platform navigasi berbasis Tel Aviv ini karena ketepatan data lalu lintas dan belum tersedianya alternatif lokal yang sepadan.
Upaya mengalihkan pengguna ke aplikasi navigasi domestik bernama TuJu justru menemui jalan buntu. Keterbatasan basis data lokasi serta penunjuk rute yang belum optimal membuat banyak pengemudi memilih kembali ke aplikasi lama.
Penolakan publik terhadap peralihan ini didasari pada kebutuhan navigasi harian yang presisi. Tingkat akurasi waktu tempuh dan informasi kemacetan real-time menjadi alasan utama pengguna enggan berpaling.
Sopir taksi Malaysia Mohamed Aidil mencoba TuJu, aplikasi navigasi jalan tol buatan dalam negeri. Namun, kurang dari 24 jam kemudian, Aidil, 38, menghapus TuJu dan kembali menggunakan Waze.
“Banyak tujuan yang tidak tersedia, sementara beberapa petunjuk arah terasa tidak masuk akal,” kata Aidil tentang TuJu, aplikasi yang dikembangkan Otoritas Jalan Raya Malaysia.
“Saat ini, aplikasinya belum cukup bagus dan praktis untuk digunakan,” ujarnya, dikutip dari CNA.
Ketergantungan terhadap fitur pendeteksi insiden lalu lintas juga dirasakan oleh para pengemudi transportasi daring. Kendati menentang konflik di Gaza, fleksibilitas jalur alternatif membuat platform ini sulit digantikan.
Pengemudi taksi online P. Vishovartan mengandalkan fitur navigasi bawaan aplikasi Grab saat mengantar penumpang. Namun, untuk perjalanan pribadi, terutama saat pulang kampung ke Penang, ia lebih memilih Waze.
“Waze paling akurat dalam memperkirakan waktu perjalanan dan biaya tol,” kata Vishovartan.
Menurutnya, Waze juga paling andal mencari rute alternatif saat lalu lintas macet. Fitur laporan lalu lintas terkini menjadi alasan teknis mendasar mengapa efisiensi jalanan tetap mengalahkan pertimbangan politik.
Meski mengecam keras aksi militer Israel di Gaza dan wilayah lain, Vishovartan mengaku sulit berhenti menggunakan Waze saat ini karena aplikasi itu menyediakan informasi terkini tentang insiden dan kecelakaan lalu lintas.
Aspek privasi serta asal-usul pengembang menjadi akar utama dari instruksi pemboikotan oleh otoritas setempat. Entitas pengembang yang berpusat di Tel Aviv memicu kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan data tingkat nasional.
Waze diluncurkan pada 2006 sebagai proyek sumber terbuka (open-source) bernama FreeMap Israel, lalu diakuisisi raksasa teknologi Google pada 2013 dengan nilai lebih dari US$1 miliar. Menurut kebijakan privasinya, Waze masih dioperasikan oleh Waze Mobile yang berbasis di Tel Aviv.
Pemerintah mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pembatasan akses bagi jajaran aparatur sipil negara. Instruksi penarikan penggunaan ini berlaku menyeluruh guna mengamankan arus informasi internal.
Pada 20 Oktober, Malaysia melarang pegawai negeri menggunakan Waze karena khawatir adanya kebocoran informasi sensitif pemerintah dan data pribadi tidak aman. Larangan itu selama jam kerja maupun di luar jam kerja.