-
Skandal penyadapan Presiden Prabowo mempertegas keretakan hubungan politik dengan mantan Presiden Jokowi.
-
Prabowo mengganti posisi Kapolri Listyo Sigit untuk mengurangi dominasi pengaruh kubu lama.
-
Pengusutan penyadapan diprediksi berhenti pada kompromi elite guna menghindari risiko politik terbesar.
Pembukaan kasus penyadapan ke publik dimanfaatkan Prabowo untuk menegaskan kedaulatan kekuasaannya dari bayang-bayang Jokowi. Di sisi lain, Jokowi ditengarai masih berupaya menjaga pengaruh politiknya demi melindungi kepentingan strategis jangka panjang.
"Namun, di sisi lain, saya juga melihatnya bahwa kasus penyadapan ini berpeluang menjadi senjata untuk menutupi kegagalan pemerintahannya [Prabowo] dalam isu-isu krusial seperti kebakaran hutan, makan bergizi gratis, atau [neraca] fiskal yang makin tertekan," tambah Supriatma.
Proses hukum atas kasus penyadapan ini diprediksi tidak akan berlanjut hingga ke ranah persidangan terbuka.
"Kalau Prabowo memerintahkan ini diusut ke pengadilan, itu akan jadi risiko politik yang sangat besar. Saya rasa dia tidak bakal mengambil opsi tersebut," tukas Supriatma.
"Ujung-ujungnya, konflik elite sekarang itu hanya proses untuk berganti pemain."
Dinamika politik nasional memanas usai munculnya laporan dugaan penyadapan ilegal yang mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang baru saja digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Peristiwa ini menjadi pemicu menguatnya isu pecah kongsi antara Prabowo dan Joko Widodo. Padahal, kedua figur tersebut sempat membangun koalisi erat pada Pilpres 2024 saat Prabowo berpasangan dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.