- Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menantang rakyat untuk memakzulkan dirinya di Cikini pada Senin (9/11/2026).
- Penilaian tersebut muncul karena putusan Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan pencalonan Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
- Ray Rangkuti mendorong anggota DPR segera menggunakan hak menyatakan pendapat guna menindaklanjuti persoalan keabsahan jabatan tersebut.
Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah menantang rakyat untuk memakzulkan dirinya di tengah menguatnya tuntutan pemakzulan terhadap orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Penilaian itu disampaikan Ray dalam diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Ia mengaku pernah melihat sikap tersebut dari pihak Gibran dalam sebuah tayangan di salah satu televisi nasional.
"Pihak Gibran bukan hanya menolak melaksanakan undang-undang, melaksanakan putusan MA, tetapi bahkan menantang rakyat Indonesia untuk memakzulkan beliau. Kira-kira begitu. Bagi beliau jauh lebih baik dimakzulkan, jauh lebih terhormat malah, daripada harus mengundurkan diri. Artinya nantang," kata Ray.
Pernyataan Ray tersebut berkaitan dengan tuntutan pemakzulan Gibran setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait surat keterangan (suket).
Putusan MA yang dimaksud menyatakan suket tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Ray menilai putusan itu berimplikasi pada keabsahan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
"Lebih parah lagi bukan hanya tidak sah, tapi batal demi hukum, alias dianggap tidak pernah ada. Jadi kalau tidak pernah ada, berarti sejak dari awal Saudara Gibran ini sudah tidak sah menjadi calon wakil presiden," ujarnya.
Ray juga mengaku tidak yakin Gibran akan menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengundurkan diri dari jabatannya.
Karena itu, ia mendorong anggota DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Menurut Ray, tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk menunda langkah tersebut karena dasar hukumnya dinilai sudah kuat.
"Apalagi yang mau ditunggu? Putus, dasar hukumnya sangat-sangat kuat," tegasnya.