- Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait tidak sahnya dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
- Sejumlah partai politik mendesak DPR menindaklanjuti persoalan keabsahan dokumen pencalonan wakil presiden tersebut melalui konstitusi.
- Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada sepuluh November dua ribu enam belas.
Berikut deretan tokoh yang belakangan menyampaikan sikap terkait desakan pemakzulan tersebut.
1. Surya Paloh
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan Gibran dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi dan tidak ada alternatif lain untuk menyikapi putusan MK dan MA.
Paloh menilai polemik tersebut menimbulkan keprihatinan karena Gibran merupakan bagian dari pasangan presiden dan wakil presiden yang memperoleh mandat rakyat.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan keberlangsungan pemerintahan.
2. Ahmad Doli Kurnia
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket.
Doli menilai hak interpelasi tidak lagi relevan karena persoalan yang dipersoalkan telah memiliki landasan putusan hukum, sedangkan penggunaan hak angket membutuhkan proses penyelidikan yang lebih panjang.
3. Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya menerima banyak usulan masyarakat agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi persoalan Gibran.
Hasto menyebut mekanisme tersebut sebagai salah satu pilihan paling rasional dan menyatakan PDIP terus menjalin komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR.
Ia juga menilai tekanan publik terhadap persoalan tersebut semakin menguat sehingga aspirasi masyarakat perlu didengarkan oleh seluruh fraksi.
4. Almuzzammil Yusuf
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf secara terbuka menyarankan Gibran mengundurkan diri setelah muncul putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikannya.
Menurut Almuzzammil, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR menjadi pilihan yang relevan untuk ditempuh sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut membutuhkan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi agar prosesnya memiliki dasar hukum yang jelas.
Gibran Ajukan Mundur sebagai Wapres, Prabowo Tidak Menolak
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden saat melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas perkembangan situasi politik setelah muncul putusan MK dan MA yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau (Gibran) menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.
Prabowo tidak menolak niat yang disampaikan wakil presidennya dalam pertemuan tersebut, meskipun pembicaraan keduanya juga membahas perkembangan persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.