- Denny Indrayana mengkritik rencana Wapres Gibran menggugat status pendidikan ke PTUN dan PK di Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
- Denny menyatakan langkah hukum tersebut keliru karena perkara telah diputus tuntas dan bersifat final oleh MK serta MA.
- Denny menilai sikap perlawanan Gibran sebagai pembangkangan konstitusi dan memberikan contoh buruk terhadap etika bernegara.
Suara.com - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana melontarkan kritik tajam terhadap rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang berniat mengambil langkah hukum perlawanan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peninjauan Kembali (PK) terkait status pendidikannya.
Denny Indrayana menilai, ikhtiar perlawanan tersebut sama sekali keliru lantaran perkara hukum yang dipersoalkan sejatinya telah diputus secara tuntas oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
"Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini, ibaratnya nih, supaya mudah dipahami oleh khalayak, putusan langit ke-7 gitu. Tidak ada lagi langit di atas langit ke-7," ujarnya dalam sesi jumpa pers di Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menegaskan, seluruh celah yudisial sudah tertutup sehingga tidak ada lagi ruang gugatan baru.
"Putusan MK itu final and binding, putusan Mahkamah Agung itu inkrah, berkekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi upaya hukum yang lain," tuturnya.
Kekecewaan mendalam pun diutarakan Denny terhadap manuver sang wakil presiden yang dinilai menyeret nama Presiden Prabowo Subianto demi melancarkan perlawanan hukum.
"Pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo mengatakan akan fight melalui PTUN dan PK, itu adalah sikap yang sangat kita sayangkan," kata dia.
Ia mengingatkan, penolakan pejabat tinggi negara terhadap putusan peradilan tertinggi merupakan preseden buruk yang mencederai tatanan hukum nasional.
"Saya pernah mengatakan, jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi, constitutional disobedience," jelas Denny.
"Jadi, apa yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata konstitusi, dari kacamata etika bernegara," imbuhnya.
Menurut Denny, sikap yang semestinya diambil oleh orang nomor dua di republik ini adalah berlapang dada mematuhi hukum dan menanggalkan jabatannya.
"Seharusnya begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final and binding, putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, dan patuh, dan kemudian menyatakan diri berhenti," paparnya.
Ia pun menggarisbawahi bahwa narasi perlawanan yang diembuskan ke ruang publik hanyalah tindakan yang bertolak belakang dengan etika kenegaraan.
"Fight itu artinya melawan. Itu adalah sikap yang sama sekali keliru," tandas Denny.