- PT Rans Entertainment Indonesia Tbk menanggapi temuan ICW terkait pengadaan jasa influencer kementerian pada Rabu, 11 November 2026.
- Rans bersama anak usahanya bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan KKP senilai total Rp14,69 miliar secara profesional.
- Manajemen Rans menyatakan temuan ICW tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap operasional, hukum, maupun kondisi keuangan perusahaan.
Suara.com - PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) akhirnya buka suara mengenai temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Hal ini terkait pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Temuan tersebut turut menyeret nama RANS dan PT Rans Animasi Indonesia (RAI), yang disebut terlibat dalam pengadaan jasa influencer di Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Direktur Keuangan RANS Entertainment, Rumunggu Yokonapita, menyampaikan bahwa pihaknya menghargai perhatian dan pengawasan publik terhadap kerja sama tersebut.
"RANS mengucapkan terima kasih atas perhatian, masukan dan pengawasan publik," demikian pernyataan Rumunggu Yokonapita dalam keterangan resmi RANS di keterbukaan informasi BEI, Rabu (11/11/2026).
Melalui klarifikasi tersebut, RANS menyatakan, ingin memberikan informasi dan penjelasan lebih lengkap agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kerja sama pengadaan jasa influencer yang menjadi sorotan.
"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut pernyataan tersebut.
Perseroan menyebut, proses pengadaan tersebut dilakukan melalui platform Inaproc.id maupun e-katalog yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
“Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel,” tambah perseroan.
RANS menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan bertujuan mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten kreatif dan interaktif untuk meningkatkan kunjungan masyarakat.
Sedangkan bersama KKP, RANS memproduksi dan menyebarluaskan konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.
Dalam kerja sama tersebut, RANS juga mengakui menggandeng The Dudas-1 yang terdiri dari Deddy Mahendra Desta, Ariel Noah, Gading Martin dan Raffi Ahmad untuk mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring.
“RANS bekerja sama dengan The Dudas-1, mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti cold storage dan pabrik es) di Cemaga Utara, Natuna,” jelasnya.
Terkait nilai kerja sama, RANS juga mengakui total kontrak dari empat kampanye bersama kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,69 miliar.
Nilai tersebut terdiri dari satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10,79 miliar.
Perseroan menyatakan penetapan harga tersebut mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lain.
“Nilai kerja sama mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi penyelenggaraan kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan kegiatan, serta deliverables lainnya yang disepakati,” jelas RANS.
Perusahaan itu menegaskan, nilai tersebut bukan hanya biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Di sisi lain, RANS juga memastikan informasi mengenai temuan ICW tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perusahaan.
"Informasi tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan," tegas manajemen RANS.