- Hidayat Nur Wahid resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI pada 10 November 2026.
- Keputusan mundur diambil demi mendorong regenerasi kepemimpinan dan penataan internal PKS di lembaga negara.
- Pimpinan MPR menerima pengunduran diri tersebut dan menunjuk Sohibul Iman sebagai pengganti posisi baru.
Suara.com - Hidayat Nur Wahid (HNW) resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI. Pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Pimpinan MPR RI setelah melalui pembahasan dalam rapat pimpinan.
HNW menegaskan, keputusannya mundur tidak berkaitan dengan isu politik yang belakangan ramai diperbincangkan, termasuk wacana mengenai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Dia menjelaskan, surat pengunduran dirinya telah diajukan sejak 31 Oktober 2026. Namun, surat tersebut baru dibahas dan diterima oleh Pimpinan MPR RI pada 10 November 2026.
"Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu. Sekalipun ada isu lagi ramai isu itu ya," tegas HNW kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11/2026).
HNW menjelaskan, keputusan mundur dilandasi keinginan mendorong regenerasi kepemimpinan di MPR. Terlebih, dirinya telah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR selama dua periode.
"Mengapa alasan saya adalah ada dua paling tidak yang jelas. Pertama, saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR, karena saya kan sudah dua periode ya," ungkapnya.
Selain pertimbangan regenerasi, keputusan tersebut juga berkaitan dengan penataan kepemimpinan PKS di lembaga negara. Saat ini, jabatan Ketua Majelis Syura PKS dipegang oleh Sohibul Iman yang juga merupakan anggota DPR RI.
Atas pertimbangan tersebut, PKS menyetujui pengunduran diri HNW dan menunjuk Sohibul Iman untuk mengisi posisi Wakil Ketua MPR RI.
Meski melepas jabatan Wakil Ketua MPR RI, HNW tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI/MPR RI.
Dia juga mendapat amanah baru dari partai untuk memimpin Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Posisi tersebut akan digunakan untuk mengawal diplomasi internasional, termasuk dalam forum Majelis Syura sedunia dan upaya pembelaan terhadap Palestina.
Terkait mekanisme pergantian pimpinan, HNW menjelaskan prosesnya akan mengikuti ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR. Menurutnya, pergantian tersebut tidak perlu melalui sidang paripurna.
"Tidak melalui mekanisme sidang paripurna, tapi cukup melalui mekanisme rapat pelantikan yang dihadiri oleh Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, pimpinan fraksi, pimpinan kelompok DPD, pimpinan badan alat kelengkapan MPR," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri HNW dari jabatan Wakil Ketua MPR RI.
Melalui akun Instagram pribadinya, Muzani menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan pada Senin (10/11/2026).
Muzani mengatakan, proses pergantian selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.