- Seluruh fraksi partai politik di DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu.
- Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut didasari oleh persoalan keabsahan dokumen ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dinilai telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
- Jika proses pemakzulan tersebut berhasil dilakukan melalui tahapan konstitusional yang berlaku, langkah itu berpotensi berdampak pada pencabutan jabatan istri Gibran, Selvi Ananda.
Suara.com - Seluruh fraksi partai politik di DPR RI secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Persoalan ijazah menjadi salah satu alasan yang mendasari langkah politik tersebut.
Pengajuan HMP itu disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Seluruh fraksi hadir dan menyerahkan dokumen usulan masing-masing kepada pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat mempersilakan setiap perwakilan fraksi menyampaikan usulannya secara bergantian.
"Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," kata Saan dikutip dari Antara.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi kelompok pertama yang menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Perwakilan PDIP, Dolfie OFP, menyebut terdapat 14 anggota fraksinya yang ikut mengajukan usulan tersebut.
Setelah PDIP, giliran Fraksi Partai Golkar menyampaikan dokumen pengajuan melalui Ahmad Doli Kurnia. Ia mengungkapkan sebanyak 13 anggota Fraksi Golkar turut menandatangani usulan HMP.
Dukungan serupa datang dari Fraksi Partai NasDem. Sugeng Suparwoto yang mewakili fraksinya menyatakan seluruh anggota NasDem sepakat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Menurut Sugeng, langkah tersebut diambil karena tidak ada lagi jalan lain yang dinilai dapat ditempuh untuk menyikapi persoalan yang dipermasalahkan.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili Muhammad Khozin. Ia menyampaikan sebanyak 14 anggota fraksinya masuk dalam daftar pengusul HMP.
Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut terdapat 28 anggota yang memutuskan ikut mengajukan hak tersebut.
Jumlah itu menjadi salah satu yang terbesar di antara fraksi yang menyampaikan usulan dalam rapat.
Fraksi PAN dan Demokrat Singgung Persoalan Ijazah Gibran
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyampaikan sikap melalui Sarifudin Sudding.