- KPK memeriksa Pj Bupati Pemalang Nurkholes pada 10 November 2026 untuk mendalami modal politik Anom Widiyantoro.
- Pemeriksaan tersebut bertujuan mengonfirmasi keterangan saksi mengenai biaya kampanye Anom serta dugaan penerimaan uang terkait.
- KPK telah menetapkan dan menahan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami modal politik yang dikeluarkan Bupati nonaktif Pemalang Anom Widiyantoro untuk mengikuti Pilkada 2024.
Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Penjabat (Pj) Bupati Pemalang, Nurkholes, pada Selasa (10/11/2026).
"Plt Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan Nurkholes juga bertujuan mengonfirmasi keterangan sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik. Pendalaman tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan uang oleh Anom.
"Ini juga mengonfirmasi dari saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh bupati, yang kemudian ada kaitannya soal dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati," ujar Budi.
Diketahui, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah, pada 2025-2026 serta dugaan pemerasan terkait pengurusan perkara di KPK pada 2026.
Keempat tersangka tersebut yakni Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (AWI), pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Anom, Mohamad Haris (GHA), Lilik Budi Suprianto (LBS) selaku pihak swasta, serta Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias (DIS) yang juga merupakan putra Lilik.
KPK kemudian menahan keempat tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Anom dan Haris disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara itu, Lilik dan Setya Budi Dias diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.