- MPR RI menyepakati pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc beranggotakan masing-masing 36 orang di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026.
- Kedua tim dibentuk untuk memperketat seleksi berkas administratif serta mengawal proses suksesi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
- MPR melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Suara.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) langsung tancap gas merespons kekosongan kursi orang nomor dua di republik ini pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka.
Melalui rapat gabungan pimpinan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD, parlemen resmi menyepakati pembentukan dua instrumen krusial, yaitu Tim Verifikasi Persyaratan dan Tim Ad Hoc, dengan masing-masing formasi beranggotakan 36 orang.
Langkah cepat ini diambil untuk memastikan proses suksesi kepemimpinan nasional berjalan tanpa hambatan administratif maupun legitimasi hukum.
Belajar dari dinamika sebelumnya, parlemen memperketat mekanisme seleksi berkas calon wakil presiden yang nantinya disodorkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menegaskan, Tim Verifikasi akan dipimpin langsung oleh figur dari jajaran pimpinan MPR.
Fokus tim ini adalah menelisik secara mendalam seluruh berkas administrasi dan pemenuhan syarat konstitusional para kandidat cawapres.
"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR," kata Muzani dalam konferensi pers usai rapat gabungan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Muzani menggarisbawahi bahwa penyaringan dokumen tidak boleh ada yang terlewat agar keabsahan figur terpilih memiliki kekuatan hukum absolut.
Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden, lanjutnya.
Filter Ganda di Senayan, Hadirnya Tim Ad Hoc
Selain Tim Verifikasi yang berfokus pada legalitas berkas, rapat gabungan MPR juga menyepakati pembentukan instrumen kedua, yakni Tim Ad Hoc.
Keberadaan tim ini dirancang untuk mengawal aspek teknis persidangan, tata tertib, hingga konsensus politik lintas kekuatan di Senayan.
Berbeda dengan Tim Verifikasi yang dipimpin satu orang, kepemimpinan Tim Ad Hoc dipercayakan secara kolektif kepada tiga orang pimpinan parlemen sekaligus.
Rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad hoc yang juga jumlahnya 36 orang juga diketuai oleh 3 wakil ketua MPR, ujar Muzani.
Komposisi keanggotaan kedua tim tersebut merupakan representasi proporsional dari peta politik parlemen hari ini.