- MPR RI menyepakati pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc beranggotakan masing-masing 36 orang di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026.
- Kedua tim dibentuk untuk memperketat seleksi berkas administratif serta mengawal proses suksesi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
- MPR melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Muzani merinci, 36 kursi diisi oleh perwakilan seluruh fraksi partai politik yang ada di DPR serta delegasi dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
"Dalam unsur tim ad hoc tersebut yang semua anggotanya dari unsur fraksi di MPR dan DPD," ujarnya.
Pelibatan DPD dan seluruh fraksi ini ditujukan untuk mengunci stabilitas politik.
Dengan masuknya seluruh elemen sejak tahap awal penjaringan, proses verifikasi diharapkan steril dari tarik-menarik kepentingan sepihak saat nama calon resmi digulirkan ke ruang paripurna.
Mekanisme Konstitusi dan Menanti Dua Nama dari Meja Prabowo
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal terjadi kekosongan posisi wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu selambat-lambatnya enam puluh hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan langsung oleh Presiden.
Sebagai tindak lanjut dari rapat gabungan ini, pimpinan MPR segera melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut berisikan permintaan resmi agar Kepala Negara segera mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk diverifikasi dan dipilih oleh anggota majelis.
Parlemen menargetkan proses transisi kepemimpinan nasional ini berlangsung sesingkat mungkin.
Sejumlah agenda telah disusun, di mana puncak pemilihan dan penetapan wakil presiden baru diproyeksikan bakal digelar dalam Sidang Paripurna MPR pada awal Desember mendatang.