- Komisi III DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati RUU Perampasan Aset pada Rabu, 18 November 2026.
- Delapan fraksi di DPR RI sepakat membawa rancangan undang-undang tersebut ke rapat paripurna untuk segera disahkan.
- Panitia Kerja telah merampungkan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah bersama perwakilan pemerintah di Jakarta.
Suara.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana resmi disepakati dibawa ke Rapat Paripurna untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Kepastian itu disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat satu RUU Perampasan Aset antara Komisi III DPR RI dan pemerintah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Prosesi ketuk palu kesepakatan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Dasco bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Sementara, dari pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej dan Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto.
Sebelum pengambilan keputusan, delapan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Seluruh fraksi sepakat RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Kemudian, Dasco mengambil keputusan persetujuan RUU Perampasan Aset dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Apakah rancangan UU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkah Ii yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya uang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR yang terdekat setuju?," tanya Dasco meminta persetujuan.
"Setuju," dijawab kompak anggota yang hadir.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman, memaparkan laporan resmi hasil pembahasan Panja dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam laporannya, ia mengungkapkan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah tuntas dibahas bersama pemerintah.
Habiburokhman mengawali laporannya dengan menyampaikan rasa syukur atas rampungnya proses pembahasan rancangan regulasi tersebut sebagai upaya memperkuat sistem peradilan pidana di Tanah Air.
"Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman saat membacakan laporan Panja.
Ia lantas merinci komposisi ratusan DIM yang dibahas sejak penugasan resmi oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada awal November lalu.
"Rekan-rekan sekalian, berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR RI dan secara khusus oleh Komisi III DPR RI melalui rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada 5 November 2026, Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," jelasnya.