- Komisi III DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati RUU Perampasan Aset pada Rabu, 18 November 2026.
- Delapan fraksi di DPR RI sepakat membawa rancangan undang-undang tersebut ke rapat paripurna untuk segera disahkan.
- Panitia Kerja telah merampungkan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah bersama perwakilan pemerintah di Jakarta.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa selama proses penyusunan, Panja juga membuka ruang partisipasi publik dengan menyerap aspirasi dari masyarakat maupun pakar hukum agar produk legislasi yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan.
"Dapat kami sampaikan kembali bahwa di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli. Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan. Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," tuturnya.
Terdapat sepuluh substansi krusial yang menjadi fokus utama dalam RUU Perampasan Aset tersebut.
Poin pertama mencakup penegasan judul, prinsip, dan asas hukum untuk menjamin efektivitas serta perlindungan hak asasi manusia.
Sementara poin kedua memperluas jangkauan perampasan aset tidak hanya pada kasus korupsi, melainkan juga kejahatan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas.
"Dua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," ungkapnya.
Selain merampas aset hasil kejahatan, Habiburokhman menekankan bahwa RUU ini tidak menghapuskan sanksi pidana pokok bagi para pelaku kejahatan.
"Tiga, penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
Pada poin keempat hingga keenam, Panja mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana mulai dari tahap penelusuran hingga eksekusi putusan, memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta menjamin optimalisasi pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung maupun untuk kepentingan publik.
Untuk poin ketujuh hingga kesepuluh, RUU ini mengatur tata kelola aset secara profesional oleh badan berkompeten dengan memanfaatkan sistem informasi yang transparan, diawasi oleh lembaga independen, serta dilengkapi mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang.
"Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum," pungkas Habiburokhman.