Kekayaan Alam Melimpah Tapi Tak Mengalir ke Rakyat, Tamsil Linrung Sentil Pasal 33 UUD 1945

Minggu, 22 November 2026 | 15:44 WIB
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. (dok. ist)
BACA 10 DETIK
  • Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyatakan kekayaan alam Indonesia sejarahnya hanya menguntungkan pihak asing.
  • Kabupaten Batu Bara memiliki industri nasional megah, tetapi satu dari sepuluh warganya masih miskin.
  • Pemerintah membentuk Satgas PKH untuk mengambil alih jutaan hektare lahan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Inilah Pasal 33 dalam praktik. Terjadi di bumi Sumatera,” ujarnya.

Selain itu, Tamsil menyambut perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang disebut telah terbentuk sekitar 6.100 unit di Sumatera Utara.

Menurutnya, KDMP dapat menjadi simbol keberpihakan ekonomi kepada masyarakat sekaligus diintegrasikan dengan pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pembentukan badan hukum koperasi belum otomatis menjadikannya kekuatan ekonomi. Karena itu, tata kelolanya harus tetap diawasi bersama.

Tamsil mempertanyakan kemampuan koperasi-koperasi tersebut untuk menjadi pembeli siaga bagi hasil pertanian, seperti kopi Mandailing dan Sidikalang, maupun hasil tangkapan nelayan di Belawan dan Sibolga.

Dia juga mengingatkan pentingnya memastikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang diproyeksikan menjadi hub internasional di tepi Selat Malaka benar-benar mendorong pertumbuhan industri dan nilai tambah di Sumatera Utara.

“Pelabuhan harus dipastikan menjadi gerbang perkembangan industri dan nilai tambah ke Sumatera Utara, bukan menjadi jalan keluar yang lebih cepat bagi bahan mentah,” tandasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com