Mahfud MD Angkat Suara soal Izin Salat Idul Fitri Muhammadiyah Tuai Polemik

NTB.Suara.com – Pelaksanaan salat Idul Fitri yang akan dilaksanakan warga Muhammadiyah pada 21 April 2023 mendatang menuai polemik.

Karena kemungkinan terjadinya potensi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD angkat bicara.

Polemik ini terkait izin pelaksanaan salat Idul Fitri warga Muhammadiyah.

Mafhud MD menekankan kepada semua perangkat pemerintah daerah (pemda) menjaga kerukunan di wilayah masing-masing dengan mengakomodasi fasilitas publik untuk pelaksanaan salat Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd.

“Pemerintah mengimbau fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat Salat Idul Fitri. Jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang menggunakannya, pemda diminta untuk mengakomodasi,” kata Mahfud MD, Selasa (18/4/2023).

“Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya,” imbuhnya.

Mahfud MD pun menyinggung hadits Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan soal perbedaan penentuan perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Professor bidang hukum alumni Universitas Gajah Mada (UGM) itu mengutip hadits yang berbunyi “berpuasalah kamu jika melihat hilal (bulan) dan berhari rayalah jika melihat hilal” sembari menjelaskan proses penentuan hilal bisa dilakukan lewat dua metode yakni rukyat dan hisab.

Baca Juga: Usai Bongkar Barrier Beton, Dishub DKI Bakal Atur Waktu Lampu Merah di Simpang Santa

“Maksudnya setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Hijriah, melihat hilal bisa dengan rukyat bisa dengan hisab,” sebut Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan bahwa rukyat adalah proses melihat hilal dengan mata telanjang dibantu dengan teropong seperti praktik yang dilakukan zaman Nabi Muhammad SAW.

Sementara hisab adalah proses melihat hilal dengan hitungan ilmu astronomi sembari menambahkan proses rukyat selalu didahului hisab sebelum diajukan pengecekan secara fisik.

“NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Bedanya hanya dalam melihat derajat ketinggian hilal,” imbuhnya.

Polemik soal pelaksanaan Salat Idul Fitri yang akan dilaksanakan warga Muhammadiyah mencuat setelah dua pemda yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah dan Sukabumi, Jawa Barat yang menolak mengeluarkan izin pelaksanaan Salat Idul Fitri 1444 H yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. (Mf Ifta/*)