Hindari Perang Tarif Transport Online, Dishub Ambon Rutin Memantau

Suara.com - Anda tengah pelesir ke Kota Ambon dan menggunakan jasa transportasi online seperti ojek online alias ojol? Jangan khawatir, Dinas Perhubungan Kota Ambon, Maluku, turun tangan langsung untuk memantaunya.

"Tarif trasnportasi online baik roda empat (R4) maupun roda dua (R2) kami pantau karena masih ada perbedaan tarif antara operator ojek online yang satu dengan lainnya," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette, Rabu (9/1/2019), seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Menurutnya, pengawasan tarif dilakukan untuk menghindari perang tarif antaroperator sehingga persaingan sehat dan tidak ada perbedaan.

"Kami berupaya seluruh operator ojek online (ojol) yang beroperasi di Kota Ambon mempunyai kesamaan tarif, jangan sampai ada yang lebih mahal dan lebih murah sehingga pengguna jasa angkutan terlayani dengan baik," tuturnya.

Robby Sapulette menyatakan, saat ini di Kota Ambon terdapat empat operator aplikasi online, namun yang resmi terdaftar tiga operator yakni Beta Jek, Alfa Jek, dan paling baru diluncurkan adalah Gojek.

Sementara operator Grab yang telah beroperasi sejak 2018 di Ambon, belum mengurus izin operasional di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

"Awal tahun ini kami melakukan panggilan kepada manajemen Grab di Ambon, dan sesuai rencana manajemen Grab dari Jakarta akan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Ambon," papar Robby Sapulette.

Ia mengatakan, aplikasi Grab sesuai rencana akan meresmikan operasional di Ambon, sehingga terdaftar dan memiliki izin.

"Setelah mendapatkan izin, para pengemudi diperbolehkan menggunakan atribut seperti jaket maupun helm untuk beroperasi. Selama ini pengemudi Grab belum menggunakan atribut sehingga kami belum bisa membedakan antara ojek online dan ojek konvensional," tandasnya.

Baca Juga: Jenguk Ustaz Arifin Ilham yang Sakit, Prabowo Ajak Ngomong soal Kuda

Robby Sapulette juga menandaskan, keberadaan jasa transportasi tadi mengikuti perkembangan zaman, sehingga dilakukan kajian terkait biaya operasional, kuota, lokasi sampai tarifnya.

Soal penentuan tarif taksi online atau angkutan sewa khusus, pemerintah pusat memperoleh usulan dari berbagai pihak, seperti kepala daerah, Badan Pengelola Transportasi sampai operator taksi.  [Antara]