Viral Atlet NTT Peraih Emas di PON Pulang Naik Mobil Pikap Terbuka, Miris Sekali

Suara.com - Sebuah potret yang memperlihatkan seorang atlet asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meraih medali emas di PON XX Papua pulang dengan naik mobil pikap terbuka viral di media sosial. Potret ini diabadikan dalam sebuah akun Twitter @narkosun01.

Dalam potret tersebut, tampak atlet bernama Susanti Ndapataka bersama dengan rekannya naik mobil pikap bak terbuka. Mobil tersebut identik dengan Suzuki Carry lawas.

"Ini benar-benar keterlaluan dan memalukan. Susanti Ndapataka, peraih medali pertama NTT di PON XX Papua dijemput pick up saat kembali ke rumahnya dari bandara tanpa ada sambutan dari Pemprov NTT. Mana apresiasi dari Pemprov NTT dan gubernur? Terlalu!" tulisnya

Potret ini pun mengundang reaksi dari warganet di kolom komentar.

"Utk bapak bapak yg terhormat. Utk dpt medali di ajang besar seperti ini sangat sulit pak. Tolong lah hargai sedikit" tulis @Memetwi***.

"Miris lurr,,,, kurang perhatiannya pemerintahnya sama atlit" yg berjuang di PON papua indonesia," beber @Olehole24****.

Ngomongin tentang mobil pikap yang digunakan untuk mengangkut atlet PON NTT tersebut.

Mobil ini memiliki dimensi bak lebih luas dengan panjang 2.505 milimeter, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm, serta mampu mengangkut beban 1 ton.

Dari sisi dapur pacu, mobil ini dibekali mesin berkode K15B berkapasitas 1.462 cc yang dikombinasikan dengan transmisi manual 5 percepatan.

Baca Juga: Viral Atlet Peraih Medali Emas dari NTT, Pulang Dijemput Pakai Mobil Pikap

Mobil ini diperuntukkan untuk mengangkut barang, bukan penumpang. Hal ini mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Mobil pikap dirancang seutuhnya untuk mengangkut barang. Namun pada Pasal 137 ayat (4), mobil barang dilarang digunakan angkut orang, kecuali.

a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;

b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.