Percepat Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia, PLN Perbanyak SPKLU dan SPBKLU Sistem Waralaba

Suara.com - Ekosistem kendaraan listrik di Indonesia terus didukung agar cepat terbentuk. Salah satunya seperti yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero).

Dikutip dari kantor berita Antara, PT PLN (Persero) mengembangkan sistem waralaba (franchise) untuk memperbanyak jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Dalam pernyataan rangkaian acara G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (19/10/2022), Darmawan Prasodjo Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan sistem waralaba adalah salah satu strategi PLN. Tujuannya berkolaborasi demi mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan yang rendah emisi.

"Kami membangun sistem pengisian baterai kendaraan listrik, juga memberikan layanan untuk pemasangan home charging. Ini kami lakukan untuk mempercepat hadirnya ekosistem kendaraan listrik," jelasnya dalam acara diskusi Road to G20: State-Owned Enterprises (SOE) International Conference.

Dengan sistem itu, PLN menawarkan beberapa paket berdasarkan jenis SPKLU. Yaitu medium charging, fast charging, dan ultra fast charging.

Untuk per unit SPKLU, paket investasi yang ditawarkan oleh PLN kepada mitra mulai dari Rp 342 juta. Sementara mitra mesti menyediakan lahan setidaknya 42 m persegi.

Selain sistem waralaba, PLN meluncurkan layanan kendaraan listrik berbasis digital/electric vehicle digital services (EVDS) yang terhubung dengan aplikasi PLN Mobile.

Para pengguna kendaraan listrik nantinya bisa mencari lokasi SPKLU, SPBKLU, dan membayar pengisian daya untuk kendaraan listriknya melalui aplikasi PLN Mobile.

Baca Juga: Serah Terima Mobil Listrik bZ4X dan Lexus UX 300e untuk KTT G20 Bali Tunjukkan Dukungan Toyota untuk Netral Karbon

"Sektor transportasi perlu menjadi perhatian sebagai upaya memangkas emisi karbon. Tak kurang dari 280 juta ton CO2e dihasilkan dari sektor transportasi. Jika dibiarkan, maka pada 2060 emisinya akan ada 860 juta ton CO2e per tahun," jelas Darmawan Prasodjo.