Bak Langit dan Bumi! Intip Beda Kendaraan yang Disita KPK saat OTT Wamenaker dan di LHKPN

•  Ducati Scrambler
•  Ducati Hypermotard 950
•  Ducati Xdiavel 1200
•  Ducati (lainnya)
•  Vespa Sprint S 150
•  Vespa (lainnya)

Padahal, berdasarkan laporan LHKPN periodik tahun 2024 yang disampaikan Noel, total kekayaannya tercatat sebesar Rp17,62 miliar. Dari jumlah itu, hanya sekitar Rp3,33 miliar yang dicatat sebagai aset kendaraan bermotor dan mesin. 

Isi Garasi Immanuel Ebenezer Versi LHKPN

1. Mitsubishi Pajero tahun 2020, hasil sendiri senilai Rp500 juta

2. Kia Picanto tahun 2015, hasil sendiri Rp90 juta

3. Yamaha NMAX tahun 2015, hasil sendiri Rp16 juta

4. Toyota Fortuner tahun 2022, hasil sendiri Rp430 juta

5. Toyota Land Cruiser 300 VX tahun 2023, hasil sendiri Rp2,3 miliar

Jika dibandingkan dengan aset lain, kendaraan bermotor menjadi harta terbesar kedua setelah tanah dan bangunan. Aset tanah dan bangunan milik Noel nilainya Rp12,145 miliar. Selain itu, ia juga memiliki kas dan setara kas sekitar Rp2,02 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp109,5 juta. 

Selain mobil dan motor, KPK juga menyita uang tunai saat OTT berlangsung. Noel sendiri ditangkap atas dugaan pemerasan kepada sejumlah perusahaan dalam urusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Baca Juga: CEK FAKTA: Video Mantan Pimpinan KPK Sebut Penjual Pecel Lele Bisa Kena UU Tipikor

Cara Mengecek LHKPN Pejabat Melalui Sistem Online

Pemeriksaan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah proses memastikan kebenaran data harta yang disampaikan oleh pejabat negara. Tahap ini umumnya dilakukan oleh lembaga independen, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menilai apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan kondisi kekayaan sebenarnya. Pengecekan LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bagian penting dalam mencegah praktik korupsi.

Bagi masyarakat, pengecekan laporan harta pejabat bisa dilakukan dengan mudah secara daring melalui beberapa tahapan berikut:

1. Buka laman resmi e-LHKPN KPK.

2. Pilih menu e-Announcement.

3. Ketik nama pejabat, NIK, atau tahun pelaporan.