Kontroversi Juri LCC MPR Dyastasita Widya Budi: Punya Harta Rp581 Juta, Tapi Garasinya Kosong

Suara.com - Nama Dyastasita Widya Budi dari MPR sedang disorot usai kontroversi sebuah lomba, namun isi garasi miliknya justru bikin melongo. Pejabat Senayan ini ternyata sama sekali tidak punya kendaraan pribadi.

Di tengah riuhnya kritik publik soal penjurian, rekam jejak hartanya di situs resmi e-LHKPN KPK justru mengungkap fakta unik. Ia mendobrak stereotip pejabat eselon ibu kota yang biasanya mengoleksi deretan mobil mewah.

Sebagai Kepala Biro Pengkajian Konstitusi, absennya aset otomotif ini tentu menjadi anomali gaya hidup birokrat. Publik kini bertanya-tanya bagaimana cara sang pejabat berangkat kerja ke kawasan Senayan setiap harinya.

Aset Properti Ratusan Juta Rupiah

Berdasarkan data LHKPN periodik 2025 yang disetor pada 26 Maret 2026, total kekayaan bersihnya mencapai Rp581.220.940. Angka ini sebenarnya cukup standar bagi seorang abdi negara di level manajerial.

Sebagian besar hartanya justru terkunci dalam bentuk properti bernilai tinggi di titik strategis. Ia tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Jakarta Pusat serta Jakarta Selatan senilai Rp697.120.000.

Selain properti, ia juga melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp1.675.031 sebagai harta likuid. Laporan tersebut juga mencatat secara transparan adanya beban utang senilai Rp117.574.091.

Misteri "Garasi Kosong Melompong"

Kejutan terbesar muncul saat menengok rincian kolom "Alat Transportasi dan Mesin" pada dokumen negara tersebut. Nilai aset pada bagian ini tercatat nol rupiah tanpa basa-basi.

Baca Juga: Soal LCC Empat Pilar, Cucun Protes Keras ke Setjen MPR: Angkat Juri yang Bener

Ia resmi tercatat tidak memiliki satu pun mobil pribadi maupun sepeda motor harian. Fakta "garasi kosong melompong" ini jelas berbanding terbalik dengan nilai aset propertinya yang gemilang.

Kondisi ini memicu ragam spekulasi warganet soal mobilitas hariannya di Jakarta yang terkenal macet. Apakah ia adalah loyalis sejati transportasi umum terintegrasi seperti MRT dan TransJakarta?

Atau justru ia sepenuhnya mengandalkan mobil dinas operasional dari sekretariat jenderal tempatnya bernaung?

Terlepas dari kontroversi penilaiannya, gaya hidup tanpa kendaraan pribadi ini menawarkan perspektif berbeda dari seorang pejabat publik.