Poptren.suara.com - Pemerintah secara bertahap menghapus kelas satu (1), dua (2), dan tiga (3) BPJS Kesehatan dan terus berlanjut hingga tahun 2025. Sebagai gantinya pemerintah juga secara bertahap menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional atau KRIS JKN yang uji cobanya telah dilakukan pada 1 September 2022 di beberapa rumah sakit.
Seperti yang sudah diketahui, BPJS Kesehatan terdiri dari tiga tingkatan kelas, yang pemilihan kelas dalam keanggotaannya menentukan jumlah iuran bulanan yang harus dibayar serta jenis layanan yang diterima. Perlu diingat, walaupun tiap kelas iurannya berbeda tapi tidak memengaruhi layanan medis yang diberikan kepada peserta. Selain itu peserta BPJS Kesehatan mendapat jaminan yang sama untuk semua kelas, kecuali beberapa fasilitas tertentu.
Pembagian kelas BPJS Kesehatan tingkatan kelasnya adalah :
- kelas satu (1) --> peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan, dengan mendapatkan fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah pasien paling sedikit antara dua hingga empat orang, serta ada kemungkinan untuk meminta pemindahan ke kamar inap VIP dengan membayar biaya tambahan, dimana hal tersebut di luar tanggungan BPJS Kesehatan.
- kelas dua (2) --> Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan, dengan mendapatkan fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah pasien paling sedikit antara tiga hingga lima orang. Peserta kelas dua bisa meminta pemindahan ke kelas satu (1) atau VIP yang tentunya membayar biaya tambahan di luar tanggungan BPJS Kesehatan.
- kelas tiga (3) --> Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan, dan ditambah bantuan iuran dari pemerintah pusat sebesar Rp. 7.000 per orang per bulan, dengan mendapatkan fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah pasien paling sedikit antara empat hingga enam orang. Peserta kelas tiga bisa meminta pemindahan ke kelas dua (2) atau satu (1), tentunya dengan membayar biaya tambahan di luar tanggungan BPJS Kesehatan.
Lalu, apa itu KRIS ?
KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar merupakan sistem baru dalam pelayanan rawat inap BPJS Kesehatan di rumah sakit, kebijakkan ini bertujuan agar semua golongan masyarakat bisa mendapatkan perlakuan yang sama dari rumah sakit, seperti pelayanan kesehatan secara medis maupun non medis.
Seperti yang diketahui bahwa kelas perawatan BPJS Kesehatan terdiri dari tiga kelas, dimana hal rawat inap dan fasilitas non-medis lainnya peserta kelas mendapatkan pelayanan yang berbeda meski pengobatan dan pelayanan medis yang diberikan sama. Untuk sistem baru ini, hal tersebut berubah.
Baca Juga: Kelas Standar Perawatan BPJS Berlaku di 2025, Lantas Berapa Iurannya ?
Dalam penerapannya, rumah sakit harus memenuhi setidaknya 12 kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti komponen bangunan, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, nakas per tempat tidur, suhu ruangan, pembagian ruangan, kepadatan ruang rawat inap, tirai/partisi, kamar mandi dalam ruang rawat inap yang sesuai dengan standar aksesibilitas, serta outlet oksigen, dan berlaku baik untuk rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Jika demikian, masih adakah iuran BPJS Kesehatan ?
Sampai saat ini, rencana untuk melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan belum terdengar. Dengan kata lain, belum ada perubahan atau kenaikan iuran BPJS Kesehatan meskipun sistem KRIS diterapkan. Selain itu, besaran iuran yang harus dibayar peserta BPJS Kesehatan merujuk pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yang artinya meski ada perubahan dalam fasilitas tapi peserta tetap akan membayar iuran kelas BPJS yang sama.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
BTN Tak Bagikan Dividen, Laba Bersih Ditahan untuk Perkuat Modal
-
Memaknai Simbol Lagu 'Cicak-Cicak di Dinding' dalam Film Ghost in the Cell
-
Iran Kecam Usulan Italia Gantikan Posisi Timnas di Piala Dunia 2026: Kebangkrutan Moral
-
Tarif Rp1 Bikin Transjakarta Diserbu, Penumpang Membludak di Kampung Rambutan
-
Babah Alun Rayakan Kemenangan Gugatan CMNP Terhadap Hary Tanoe dan MNC
-
Orang Kencing Sembarangan Makin Tak Terkendali, Walkot New York Mau Bangun Toilet Rp62 Miliar
-
Progres LRT Jakarta Fase 1B Capai 91,86 Persen, Waskita Karya Percepat Pembangunan
-
Berkat Bantuan BI Rupiah Akhirnya Bangkit, Ditutup ke Level Rp 17.228
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Status Pernikahan Syekh Ahmad Al Misry Kini Ikut Disorot
-
Bocor! Surat Pemanggilan TC Piala AFF 2026: Eksel Runtukahu Dipanggil Perdana