Fraksi PKB Jabar Sebut Implementasi Perda Ponpes Minim, Pemprov Jabar Dinilai Kurang Serius

PURWASUKA- Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren (Ponpes) dinilai Fraksi PKB DPRD Jabar minim implementasi sejak awal disahkan sampai saat ini. 

Meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mempunyai Perda Ponpes, nyatanya aturan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi Ponpes di Jabar. 

“Saya melihat perhatian Pemprov Jabar soal realisasi atau implementasi dari Perda Ponpes ini masih lemah, belum tampak, belum dirasakan oleh masyarakat pondok pesantren,” kata Anggota DPRD Jabar asal Fraksi PKB Sidkon Djampi, Bandung, Senin, 10 Oktober 2022. 

Padahal kata Sidkon Djampi, Perda Ponpes di Jawa Barat disambut sangat antusias oleh masyarakat pondok pesantren, dan khususnya sangat ditunggu implementasinya oleh masyarakat pondok pesantren. 

“Saya mengingatkan dalam proses pembuatan Perda Ponpes kemarin ada pengorbanannya. Ada anggota Pansus yang hampir wafat karena Covid-19 selama pembahasan Perda Ponpes tersebut,” kata Sidkon Djampi.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang serius dalam mengimplementasikan Perda Ponpes di lapangan. 

Hal ini tampak dari dari hampir semua OPD di Jawa Barat tidak memberikan dukungan program untuk pondok pesantren dengan dalih tidak ada anggaran.

“Perda Ponpes tak terimplementasi baik di lapangan. Kita sudah cek di setiap OPD atau unit kerja di Kesra itu tidak ada dukungan untuk Ponpes. Itu yang saya pertanyakan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, “ ucap dia. 

Meskipun sudah ada Perda Ponpes, nyatanya selama ini Ponpes tumbuh dan berkembang sendiri. 

Baca Juga: Ngaku Wartawan, Empat Pria Ditangkap Polres Purwakarta, Modusnya Begini

 “Dimana peran Pemprov Jawa Barat selama ini? Pemprov Jabar seharusnya hadir untuk mendukung dan memfasilitasi masyarakat Ponpes, toh Perda Ponpes sudah ada, tinggal implementasnya dilakukan serius oleh Pemprov Jabar,” tegas dia.

Apalagi dalam waktu dekat momentum Hari Santri Nasional. Seharusnya sudah tampak keberpihakan Pemprov Jabar terhadap pondok pesantren. 

“Program-program seperti English for Ulama sudah ada sebelum adanya Perda Ponpes. Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha) dan One Pesantren One Product (OPOP) sudah ada, tapi di luar itu apa dong. Program yang sangat dirasakan langsung oleh santri dan pondok pesantren,” kata dia. ***