- Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyatakan KPK telah kehilangan masa keemasan sebagai lembaga antikorupsi teladan.
- Masa emas KPK dipimpin Abraham Samad dengan program kunci Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.
- Saat ini koruptor merajalela karena penegakan hukum dijadikan alat menyerang lawan politik penguasa.
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kehilangan masa emasnya.
Padahal, KPK di Indonesia sempat menjadi contoh bagi lembaga antikorupsi di luar negeri seperti Australia.
Pada masa emas KPK, khususnya saat di bawah kepemimpinan mantan Ketua KPK Abraham Samad, Feri menyebut bahwa KPK memiliki Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang saat itu dianggap sebagai salah satu kunci pemberantasan korupsi.
“Nah, kita kehilangan sehingga menghasilkan anak pinak pemberantasan korupsi baru, sektor-sektor baru,” kata Feri dalam diskusi bertajuk ‘Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya bagi Iklim Usaha’ bersama Suara.com di Hotel Manhattan Jakarta, Rabu (4/2/2026).
“Sekarang beranak-pinaknya para koruptor itu merajalela di mana-mana yang akhirnya yang timbul adalah memilih siapa yang kawan, siapa yang lawan, siapa yang harus diberantas, siapa yang tidak perlu disentuh,” tambah dia.
Menurut Feri, model penegakan hukum seperti ini tidak akan pernah berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi.
Merujuk pada Penelitian Yukihiko Hamada, Feri menegaskan korupsi akan merusak demokrasi.
Dia lantas mengaitkan pernyataan tersebut dengan pemerintahan Presiden Ketujuh Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Kenapa Jokowi dan Prabowo dianggap bermasalah di dalam demokrasi? Karena korupsi dijadikan alat untuk menyerang lawan, bukan korupsi untuk memberantas korupsi,” tegas Feri.
Baca Juga: Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
Lantas dia mengutip pernyataan Daniel Kaufmann yang menyebut kita itu tidak bisa melawan korupsi dengan memberantas korupsi. Kemudian Feri mengatakan bahwa penegak hukum tidak bisa terus-terusan menangkap orang, khususnya yang berbeda pandangan politik dengan penguasa.
“Saya mau jelaskan korupsi yang pemberantasan korupsi untuk menghajar lawan politik itu cukup kejam,” tandas Feri.
Berita Terkait
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara