Kasus Pembunuhan Brigadir J Sudah Beberapa Tersangka, Mengapa Kasus Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo Belum Ada Tersangka?

PURWOKERTO.SUARA.COM – Hingga saat ini terdapat dua laporan ke kepolisian yang berbeda pada kasus kematian Brigadir J.

Pertama kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri, istri dari mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dengan terlapor Brigadir J.

Hal itu pula yang disebut-sebut sebagai pemicu penembakan Bharada E terhadap Brigadir J. Kedua dugaan pembunuhan berencana, yang dilaporkan keluarga Brigadir J, lewat kuasa hukumnya. Kedua laporan tersebut saat ini  bergulir di Mabes Polri. 

Namun yang memiliki perkembangan yang signifikan laporan dugaan pembunuhan berencana. Setidaknya sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Bharada E yang disebut melakukan penembakan dan Brigadir RR yang disangkakan pembunuhan berencana.

Sementara kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri belum ada tersangka yang ditetapkan. Meskipun, klaim dari kuasa hukum laporannya sudah naik ke tahap penyidikan.

Dilansir dari Suara.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komas HAM), menggandeng Komnas Perempuan melakukan penyelidikan dugaan pelecehan seksual yang disebut dilakukan Brigadir J terhadap Putri.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan mereka tetap menghargai penetapan tersangka dalam laporan dugaan pembunuhan berencana yang diadukan keluarga Brigadir J.

Ditegaskanya lembaganya tidak pada posisi yang berat sebelah. Komnas HAM berdiri demi mengungkap ada-tidaknya dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Anam, soal ada proses hukum yang sudah menyatakan penetapan tersangka, pihaknya menghormati proses yang ada di penyidik kepolisian. 

Baca Juga: Mahfud MD Sebut 3 Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Akan Terbongkar Aktor Intelektual dan Eksekutornya

“Komisi seperti komitmen kami di awal bahwa kami berkomitmen dan bekerja dalam skema hak asasi manusia," kata Anam saat menggelar konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2022).

Dalam kasus ini Komnas HAM pada kapasitasnya memastikan pihak terkait di dua laporan yang berbeda memperoleh hak hukum yang sama.

"Kami tidak mendorong ini-itu, yang kami lakukan adalah membuat terangnya peristiwa. Dari terangnya peristiwa itu lah kami akan simpulkan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak, dengan berbagai dimensinya," pungkas Anam. (Anikmatus Al Sajawi)