Maruf Cahyono, Sekjen MPR dan Ketua Alumni Unsoed Purwokerto Dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan

PURWOKERTO.SUARA.COM - Ketua Umum Alumni Fakultas Hukum Unsoed Prof Dr Maruf Cahyono SH MH yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI resmi dikukuhkan sebagai  Profesor Kehormatan oleh Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Ruang Ujian Terbuka, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, Kamis 6 Oktober 2022, terlihat penuh. Profesor dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Unversitas Islam Negeri (UIN) Prof.KH.Saifuddin Zuhri, Purwokerto dan Unissula memenuhi aula itu.

Terlihat hadir Rektor Unissula Prof.Dr.Gunarto,SH.,MHum., Rektor Unsoed Prof.Dr.Ir.Akhmad Sodiq,MSc.Agr., Dekan FH Unsoed Prof.Dr.Muhammad Fauzan,SH., MHum., dan Staf Khusus Pimpinan MPR, Prof.Dr.Djafar Hafsah. Kedatangan mereka sejak pagi di kampus perguruan tinggi terakreditasi A itu untuk menghadiri Pengukuhan dan Penyerahan Surat Keputusan Profesor Kehormatan Kepada Dr.Ma’ruf Cahyono,SH.,MH.

Tepat pukul 10.00 WIB, prosesi penyerahan surat keputusan dimulai. Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono didampingi oleh para guru besar sebagai reviuwer, yakni Prof.Dr.Gunarto, Prof.Dr.Anis Masdurohatun, Dr.Bambang Tri Bawono, dan Prof.Dr.Sri Endah Wahyuningsih; dengan dipandu oleh panitia sidang menuju ke mimbar.

Dikatakan oleh Prof.Dr.Gunarto perjuangan untuk memperoleh guru besar kehormatan di bidang hukum di Unissula semua mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Mendikbud Ristek No. 38 Tahun 2021. “Ada prosedur penting yang ingin saya sampaikan terkait seseorang yang berhak mendapat gelar guru besar kehormatan”, ujarnya. Dikatakan orang itu harus melahirkan gagasan pemikiran baru di bidang hukum yang berguna untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Ma’ruf Cahyono dikatakan telah memberikan gagasan baru yaitu melahirkan gagasan tentang Lembaga Pengkajian MPR yang telah memberi kontribusi dalam proses ketatanegaraan di Indonesia. Kontribusi itu yakni melahirkan konvensi ketatanegaraan tetang laporan kinerja lembaga-lembaga negara di setiap tahun pada bulan Agustus. 

Kedua, gagasan penting yang berguna untuk kepetingan bangsa dan negara, yakni reformasi kelembagaan  MPR di mana dari MPR lahir Lembaga Pengkajian MPR yang terus memberikan pemikiran besar sehingga MPR semakin dipercaya yang memiliki reputasi hingga dunia internasional.

Menulis dan publikasi artikel di berbagai jurnal yang terakreditasi menurut Prof.Dr.Gunarto juga telah dilakukan oleh Ma’ruf Cahyono.

Selepas pengukuhan menjadi guru besar, kepada wartawan Ma’ruf Cahyono mengatakan dirinya bersyukur telah diberi amanah sebagai profesor kehormatan. Gelar ini menurutnya menjadi tujuan bagi setiap insan dalam pendidikan yang di mana di dunia itu penuh dengan nila-nilai ideal dan moral. “Dunia akademis mendorong saya untuk lebih bersemangat karena sebagai seorang birokrat yang juga diberi tanggung jawab dalam dunia akademik”, ujar pria yang menjadi dosen magister hukum di berbagai perguruan tinggi itu. “Antara birokrasi dan akademik dua-duanya harus bisa dilaksanakan secara seimbang”, ujar Ketua Keluarga Alumni FH Unsoed itu.

Baca Juga: Gratis! Belajar Kerajinan Tangan Tiongkok di Winter Camp

Gelar profesor kehormatan disebut memberikan kesempatan yang lebih kepada dirinya. Sebagai birokrat tentu dalam menjalankan aturan akan mendapat pengayaan dari nilai-nlai akademik yang ideal. Dunia akademik juga demikian menjadi kaya dan disebutnya penuh dengan warna empirik. Simbiosa antara dunia akademik dan praktek dalam penyelengaraan  negara dan pemerintahan itu harus seimbang.

Banyak aspek yang telah dilakukan oleh Ma’ruf Cahyono sehingga dirinya mendapat gelar Profesor Kehormatan. Di orasi pengukuhan ada tiga hal yang dikatakan sehingga Unissula memberinya gelar itu. Pertama, dikatakan dalam membangun sistem tata negara yang demokratis diperlukan adanya akuntabilitas. 

Akuntabilitas yang dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan. Di sini MPR hadir sebagai fasilitator untuk menggelar laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dengan konvensi tersebut lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat.

Kedua,  pentingya ideologi dan dasar negara, Pancasila, terus dibumikan dan dibunyikan dalam seluruh ruang dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Oleh karena itu Sosialisasi Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR menjadi bagian penting”, ujar pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu. 

Diungkapkan, saat sebelum dan sesudah reformasi, nilai-nilai itu tidak menjadi perhatian. Lembaga BP7 pun dibubarkan dan peraturan terkait P4 juga dicabut.  “Oleh karena itu inisiati dari MPR untuk membumikan dan membunyikan kembali nilai-nilai Empat Pilar”, tuturnya.

Ketiga, dalam demokrasi, suara rakyat adalah paling utama. Partisipasi publik adalah penting. Oleh karena ada terobosan yang diperlukan agar partisipasi publik itu bisa dikelola secara baik, tidak ada yang tertinggal, semua unsur terwakili, semua suara bisa diakomidir sehingga bisa diformula menjadi satu kebijakan yang nanti kembalinya juga untuk rakyat. “Kebijakan yang demokratis berasal dari rakyat,  bisa dikontrol oleh rakyat, dan juga manfaatnya dirasakan oleh rakyat," tegasnya.