Lanjutan Penyidikan Kasus Suap Bupati Bangkalan, KPK Ambil Sampel Suara Tersangka

PURWOKERTO.SUARA.COM – Pasca penetapan status Tersangka kepada Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron (RALAI) yang menerima suap sebesar Rp 5,3 miliar dari lelang jabatan dan fee proyek oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya penyelindikan lanjutan juga terus dilakukan oleh penyidik KPK, bahkan baru-baru ini pihal penyidik KPK mengambil sampel suara Abdul Latif Amin Imron Bupati Bangkalan tersangka korupsi untuk melengkapi berbagai bukti.

Dikutip Antara, Ali Fikri Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Sampel suara diperlukan untuk melengkapi pemberkasan perkara dugaan suap jual beli jabatan dan lelang sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Selanjutnya, Penyidik KPK juga mengambil sampel suara lima tersangka lainnya guna melengkapi penyelidikan lainnya. “Tim Penyidik melakukan pemeriksaan pada tersangka RALAI dan kawan-kawan, di antaranya pengambilan sampling suara untuk kebutuhan kelengkapan pemberkasan perkara penyidikan,” ujar Ali di Jakarta. Rabu (14/12/2022).

Seperti penanganan perkara korupsi lainnya, lanjut Ali, contoh suara menjadi salah satu alat pembuktian dalam proses persidangan terkait komunikasi membicarakan pengisian jabatan, dugaan aliran dana atau hal-hal lain yang relevan.

Sekadar informasi, KPK resmi menetapkan Abdul Latif Amin Imron Bupati Bangkalan sebagai tersangka penerima suap jual beli jabatan dan lelang sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Selain itu, KPK juga menetapkan lima orang oknum pejabat Pemkab Bangkalan sebagai tersangka pemberi suap. Bupati Bangkalan periode 2018-2023 terindikasi meminta imbalan berupa uang, untuk meloloskan pegawai Pemkab Bangkalan yang mau jadi pejabat.

Uang yang diminta bervariasi, mulai dari Rp50 juta sampai Rp150 juta per orang. Uang suap diberikan dalam bentuk tunai lewat perantara orang kepercayaan Bupati Bangkalan.

Selain suap pengisian jabatan, Latif Amin Imron juga diduga meminta jatah 10 persen dari setiap anggaran proyek di wilayahnya.***

Baca Juga: Resmi, KPU RI Umumkan Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2024 Malam Ini