Selebtek.suara.com - Anjloknya harga tandan buah sawit (TBS) secara nasional, menjadi keresahan yang dirasakan oleh para petani kelapa sawit di perbatasan RI–Malaysia terutama di wilayah komoditi sawit seperti Kalimantan Utara.
Berbagai aspirasi yang disampaikan oleh Petani Sawit di Kalimantan Utara mengeluhkan permasalahan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil.
Merespon situasi yang demikian, Anggota DPD RI, Hasan Basri menyampaikan secara langsung kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk mengambil langkah preventif untuk menyelamatkan petani yang terdampak akibat TBS Sawit anjlok saat ini.
“Kita meminta kepada Pemerintah sebelum menerapkan kebijakan, untuk menghitung betul berapa harga keekonomian minyak sawit ini,” Kata Hasan Basri, dikutip dari laman Instagram @dpdri.
Hasan Basri menyampaikan, harga TBS kelapa sawit di Kalimantan Utara saat ini berkisar Rp 800 per kg.
Sementara itu, harga TBS petani sawit di Malaysia berkisar Rp 4.500 per kg.
Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menilai langkah yang dilakukan para petani jual TBS kelapa sawit ke Malaysia itu mestinya tidak dilarang. Sebab, harga TBS kelapa sawit di dalam negeri merugikan para petani.
“Pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait harus segera menyelamatkan para petani ini, harus bertanggung jawab atas kerugian petani, ini tidak lepas dari efek kebijakan yang diambil,” kata Hasan Basri pada Rabu (5/7/2022).
Hasan Basri menilai dengan adanya percepatan ekspor TBS kelapa sawit maupun minyak goreng akan kembali stabil.
Baca Juga: Update COVID-19 Jakarta 6 Juli: Positif 1.516, Sembuh 849, Meninggal 2
"Kebijakan kemarin nggak tepat, jadi berdampaklah ke sana. Makanya ekspor semacam ini seharusnya dipercepat kembali. Harus segera diawasi dengan baik, sehingga petani tidak menjadi korban. Terkhusus kita di Kalimantan Utara yang juga merupakan penghasil sawit," pungkasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasan Basri, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alam Syah akan segera menindaklanjuti hasil aspirasi tersebut.
alam kesempatan yang sama, Hasan Basri menyampaikan untuk menormalkan kembali harga TBS sawit, pemerintah juga dapat mengatasi over supply minyak sawit mentah atau CPO saat ini dengan memanfaatkan stok CPO yang berlebih untuk campuran bahan bakar B30.
Hasan Basri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PURT DPD RI juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengawasi perusahaan agar tidak membeli TBS sawit dengan harga yang sesuai keinginan perusahaan.
“Harus ada pertemuan tripartite antara perusahaan, petani, pemerintah sehingga ada titik temu solusi bagi anjloknya harga,” kata dia.
Hasan Basri menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat harga TBS sawit anjlok saat ini. Salah satunya akibat harga CPO global yang mengalami penurunan sehingga berdampak pada harga pembelian oleh perusahaan.
Berita Terkait
-
Sebut Ranah Minang Baromater Politik, AHY Minta Demokrat Sumbar Fokus Target Sonsong Pemilu 2024
-
Miris! Harga Sawit Anjlok, Anak Petani Sawit Putus Sekolah; Jangankan Bayar Kuliah, Beli Beras Aja Susah
-
Harga Sawit Amblas, Syamsuar Surati Presiden Jokowi Minta Percepatan Ekspor CPO
-
Surat Gubernur Riau Untuk Jokowi, Ngeluh Harga TBS Sawit Ambruk
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Gaji UMR Kediri, Selera Senopati: Ketika Gengsi Jadi Kendaraan Menuju Kebangkrutan
-
Pilah Sampah dari Sumber, Jalan Nyata Jakarta Tekan Timbulan hingga Tuntas
-
Perhatian! 18 Emiten Diusir BEI dari Pasar Modal RI, Ini Daftarnya
-
65 Kode Redeem FF Max Terbaru 12 April 2026: Raih Skydive Undersea, Doctor Red, dan Topi
-
Menantea Pamit Total April 2026, Jerome Polin Bongkar Skandal Penipuan Internal Tembus Rp38 Miliar
-
Transformasi Pengelolaan Sampah Daerah Harus Dimulai dari Hulu, Bukan Solusi Instan Hilir
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Bibir Pecah-Pecah karena Panas Pontianak? Cara Ini Diam-Diam Jadi Andalan Banyak Orang
-
Tak Hanya Tiket Pesawat, AHY Klaim Pemerintah Jaga Tarif Angkutan Darat dan Laut dari Dampak Perang
-
Spesifikasi Vivo Y31d Pro: HP Baru di Indonesia, Usung Baterai 7.000 mAh dan Fitur Tangguh