Ridwan Kamil Ngamuk, Alasan Pererat Persaudaraan SMA 3 Kota Bekasi Tarik Pungli Sumbangan Sekolah Rp 4,5 Juta

SUARA SEMARANG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngamuk mengetahui kabar SMA 3 Kota Bekasi melakukan dugaan pungutan liar atau pungli sumbangan sekolah.

Jumlah dugaan pungutan liar yang diinstruksikan oleh pihak SMA 3 Kota Bekasi sebagai sumbang sekolah dibebankan kepada orang tua siswa senilai Rp 4,5 juta.

Ridwan Kamil menyatakan bahwa SMA 3 Kota Bekasi tidak boleh melakukan pungutan liar tersebut. Apa pun dalihnya selama masih dalam kegiatan belajar mengajar.

Kang Emil sebutan Ridwan Kamil kemudian dengan tegas bahwa sekolah negeri baik SMA, SMK maupun SLB adalah kewenangan Provinsi. Semua anggaran penyelenggaraan pendidikan telah diurus sepenuhnya oleh negara.

Ia menyatakan dalam unggahan pada akun Instagram pribadinya tentang adanya dugaan pungli yang dilakukan pihak SMA 3 Kota Bekasi.

Di sebutkan dalam posting tersebut, SMA 3 Kota Bekasi mengklaim bahwa telah terjadi kesepakatan dalam silaturahmi pihak orang tua dan komite SMA 3 Kota Bekasi.

Intinya dengan semangat untuk mempererat tali persaudaraan sebagai keluarga besar SMA 3 Kota Bekasi. Kemudian diputuskan adanya sumbangan sekolah.

Pungutan liar berkedok sumbangan sekolah dengan rincian sebagai berikut, bahwa pihak orang tua siswa dikenai sebesar Rp 4,5 juta sebagai sumbangan awal tahun. Dibayarkan pada awal pertama masuk sekolah (selama kelas X).

Tak hanya itu, kemudian pihak SMA 3 Kota Bekasi juga membebankan sumbangan perbulan Rp 300 ribu. Di bayarkan setiap bulan sampai kelas XII (sampai lulus).

Baca Juga: Wah, Mobil Honda CiKoMa Solusi Buat Kamu yang Ga Bisa Nyetir, Begini Penampakannya

Kemudian untuk pembayaran sumbangan sekolah, dilakukan mengunakan transaksi virtual account melalui wali kelas masing-masing.

Meski demikian, pihak sekolah SMA 3 Kota Bekasi juga menerima masukan terkait jika para orang tua siswa keberatan untuk bisa mendatangi sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil menyatakan bahwa semua hal yang menyangkut kebijakan sekolah SMA harus melalui persetujuan gubernur, terutama jika hal urgensi.

Untuk mengetahui apakah benar adanya pungli di SMA 3 Kota Bekasi, Ridwan Kamil telah menerjunkan Kadisdik untuk menelusuri pungutan tersebut. 

"Dan segera memberi sanksi jika ada pelanggaran aturan yang disengaja oleh sekolah yang bersangkutan," tulis Ridwan Kamil.

Kepada masyarakat, Ridwan Kamil meminta jika menemukan adanya praktik keliru yang sama di sekolah-sekolah untuk lapor kepadanya.