Hacker Bjorka Ditantang Bobol BigData Luhut Pandjaitan Soal Jokowi 3 Priode

Isu tentang keberadaan sang Hacker Bjorka terus mengusik perhatian publik setelah mengunggah beberapa dokumen yang ditandai sebagai dokumen rahasia, termasuk surat dokumen Presiden dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Bahkan belakangan polisi mengkalim telah menangkap orang yang diduga Bjorka, yakni seorang pemuda penjual es di Kabupaten Madiun, Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatulloh.

Namun politikus Gerindra Arief Poyuono mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan aksi Bjorka. Bahkan Poyuono yakin data yang diretas Bjorka itu palsu. Pernyataan tersebut disampaikan Poyuono melalui akun Twitter-nya miliknya.

"Jangan percaya @bjorkanisme karena data kepresidenan, BIN dan kependudukan yang diretas semuanya palsu. Menkominfo tidak perlu kocar-kacir," ujarnya, seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (16/9/2022).

Sepertinya, Poyuono tidak terlalu terkesan dengan data yang dibocorkan oleh Bjorka. Maka dari itu, Poyuono menantang si hacker untuk membuka sebuah data yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia.

Itu adalah big data yang disebutkan oleh Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat itu ramai isu dengan rumor bahwa Presiden Joko Widodo akan menjabat Presiden selama tiga periode. Saat itu, Luhut mengklaim ada 110 juta orang setuju Jokowi akan menjabat sebagai presiden untuk tiga periode.

"Coba Bjorka bisa ngga ngehack big datanya Pak Luhut Panjaitan yang mengatakan masyarakat ingin Kangmas @jokowi berlanjut 3 periode", tulis cuitan Poyuono.

Ulasan Poyuono itu pun lantas disambut positif oleh banyak warganet. Pasalnya, Luhut saat itu bersikeras sama sekali tidak mau membuka big data, menyatakan bahwa dia setuju dengan gagasan penundaan pemilu dan Jokowi bisa memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode.

"Nah, ini penting," kata netizen.

Baca Juga: Satgas Waspada Investasi Jelaskan Kerugian Korban Pinjol Ilegal

"Atau data Sambo!! itu lebih spektakuler," tambah netizen lain.

Luhut mengklaim memiliki big data 110 juta warga yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Isu keberadaan dan kebenaran akan Big Data ini mulai memanas pada April 2022 lalu. Masalah big data juga memicu aksi mahasiswa besar-besaran pada 11 April 2022.

Luhut juga dikejar oleh banyak pihak untuk pembuktian terkait big data tersebut, tapi sang Menko itu selalu mengelak. Ia bahkan mengimbau masyarakat untuk berhenti menekannya untuk membuka big data.

“Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang nggak,” kata Luhut saat bertemu dengan para pengunjuk rasa.

Klaim Luhut pun mendapat reaksi yang beragam. Salah satunya Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menegaskan klaim Luhut tentang big data itu adalah bohong belaka.