Serang Suara - Analis politik mengemukakan legacy Jokowi akan hancur jika Presiden terpilih di Pilpres 2024 bukan dari kelompoknya.
Ini yang kemudian ketakutan Presiden Joko Widodo, yang sebentar lagi habis masa jabatannya memimpin Indonesia. Ketakutan-ketakutan itu disampaikan pengamat analis politik sekaligus akademisi Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin.
Ujang Komaruddin menilai, Joko Widodo khawatir ketika penerus kekuasaan kepala negara bukan dari kelompoknya, besar kemungkinan program yang selama sedang berjalan dan ditinggal di sisa masa jabatan tidak akan berlanjut, andai kata Anies Baswedan yang terpilih.
"Lihat saja misalnya di DKI Jakarta ketika Pj-nya Heru bukan orangnya Anies, maka dihancurkan semua itu legacy-legacy Anies, programnya diacak-acak oleh Heru, ya, sama juga kalau misalkan Anies jadi legacy-legacy Jokowi diacak-acak gitu oleh Anies, bisa saja terjadi," kata Ujang kepad Suara Serang, Senin (8/5/2023).
"Wajar-wajar saja sedang dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di 2024 mendatang," kata Ujang.
Ia mencontohkan kondisi DKI Jakarta yang kini sedang dipegang Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Program Anies Baswedan pun acak-acakan dibuat Heru Budi Hartono. Nah, misalnya Anies Baswedan yang terpilih di Pemilu 2024 mendatang, sudah barang tentu ada program-program Jokowi yang tidak dilanjutkan.
"Semisal yang menang Anies, ya IKN nggak jalan, pembangunan disetop dan legacy-legacy Jokowi akan hancur," terang Ujang Komaruddin, dan salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sebelumnya, bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menyinggung ada pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Ia juga berharap negara tidak perlu melakukan intervensi pada Pilpres 2024.
"Kami ajukan diri dengan menyatakan ini gagasan kami ini rekam jejak kami dan ini karya kami, biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," kata Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).
"Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang lecehkan rakyat Indonesia. Mereka (rakyat) sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi-intervensi," sambung Anies. [*/Kariadil Harefa]
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
Terkini
-
Siap Meluncur! OPPO K14 5G Jadi Jagoan Baru dengan Baterai Badak 7000 mAh
-
Dewa United Tersingkir Dramatis dari AFC Challenge League, Jan Olde Riekerink Kecewa
-
Promo JSM Alfamidi 13-15 Maret 2026, Kue Kaleng Lebaran Mulai Rp17 Ribuan
-
MA Tolak Kasasi Google, Denda Rp202,5 Miliar soal Google Play Billing Resmi Berkekuatan Hukum Tetap
-
Strategi Marketing Unik Aldi Taher Bikin Aldis Burger Mendunia
-
Prabowo Minta Luhut sampai Purbaya Sampaikan Laporan Terbuka di Sidang Kabinet Paripurna
-
Jelang Putusan! Nasib Direktur PT WKM, Lee Kah Hin di Kasus Sumpah Palsu Ditentukan Pekan Depan
-
Bank Mega Syariah Koleksi DPK Rp 12 Triliun Sepanjang 2025
-
Akui Ijazah Jokowi Asli, Rismon Bakal Tulis Buku Antitesis dari "Jokowi's White Paper"
-
Ancaman Trump ke Iran di Piala Dunia 2026 Disorot, Jurnalis Uruguay Ungkit Kasus Indonesia