Petenis Rusia Ini Ganti Paspor Jadi Georgia karena Ingin Tampil di Olimpiade

Suara.com - Petenis kelahiran Rusia Natela Dzalamidze mengatakan keputusannya mengubah kewarganegaraan menjadi Georgia dimotivasi oleh keinginan bermain dalam Olimpiade, sedangkan Wimbledon hanyalah sekadar bonus.

Pada April, All England Lawn Tennis Club (AELTC) melarang petenis Rusia dan Belarus bermain dalam Wimbledon gara-gara invasi ke Ukraina. Belarus menjadi tempat utama mulainya invasi itu.

Dalam daftar masuk Wimbledon, Dzalamidze sudah berstatus warga Georgia sehingga dia bisa berpasangan dengan petenis Serbia Aleksandra Krunic dalam ganda putri untuk Grand Slam lapangan tanah rumput itu.

WTA Tour menyatakan Dzalamidze sudah mematuhi peraturan tentang perubahan kewarganegaraan.

"Dalam kasus Natela, dia telah menyerahkan paspor dan identitas Georgia karena dia berdwi-kewarganegaraan, dan sebagai akibatnya, kewarganegaraannya telah resmi diubah dalam sistem WTA," kata WTA Tour seperti dikutip Reuters, Selasa seperti dimuat Antara.

"Ini terjadi sebelum finalisasi dan keluarnya daftar masuk Wimbledon."

Dzalamidze yang berayahkan orang Georgia, mengatakan meratanya kekuatan tenis Rusia dan skorsing yang diberlakukan kepada Rusia dalam Piala Billie Jean King yang harus dipatuhi semua petenis agar bisa memenuhi persyaratan mengikuti Olimpiade, telah mendorongnya beralih kewarganegaraan.

"Keputusan saya dibuat karena saya fokus kepada karir saya dan ingin memiliki kesempatan bertanding dalam Olimpiade," kata petenis berusia 29 tahun itu kepada Times.

"Diskusi pertama saya dengan WTA terjadi saat Indian Wells awal Maret.

Baca Juga: Ganti Kewarganegaraan, Petenis Rusia Bisa Tampil di Wimbledon 2022

"Jika saya membuat keputusan membela Georgia dan memiliki kesempatan bermain di Wimbledon, mengapa tidak? Saat ini saya memiliki peringkat terbaik dan perspektif saya saat ini adalah jauh lebih baik di Georgia."

Wimbledon yang dimulai 27 Juni dicabut poin peringkatnya oleh ATP dan WTA Tours karena keputusannya dalam melarang petenis Rusia dan Belarus.