Erick Thohir Dorong Revolusi SEA Games: Stop Cabor Aneh-aneh, Fokus Olimpiade!

Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyerukan transformasi menyeluruh dalam penyelenggaraan SEA Games.

Seruan itu disampaikan dalam SEA Ministerial Meeting on Youth and Sports 2026 di Bali. Erick menegaskan SEA Games harus beralih dari sekadar ajang perebutan medali menjadi sarana pembinaan atlet menuju level dunia.

“Sudah sepantasnya ajang ini menjadi aset berharga di bidang olahraga yang kita miliki bersama,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Kritik Kepentingan Tuan Rumah

Erick menilai SEA Games memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi dan mempererat hubungan antarnegara. Namun, hal itu kerap terganggu oleh kepentingan tuan rumah dalam menentukan cabang olahraga.

Pemilihan cabor yang tidak mengacu pada standar Olimpiade disebut sebagai masalah utama yang menurunkan kualitas kompetisi.

Menurutnya, pembenahan harus mencakup konsistensi cabang olahraga, tata kelola transparan, dan perencanaan komersial jangka panjang.

“Sebagai Menteri yang membawahi pemuda dan olahraga, kita bertanggung jawab membentuk masa depan olahraga di kawasan ini,” katanya.

Fokus ke Standar Olimpiade

Baca Juga: Liga Indonesia Mundur ke September 2026, Erick Thohir Prioritaskan Timnas di Piala AFF

Erick mengusulkan agar SEA Games diarahkan menjadi ajang persiapan menuju Asian Games dan Olimpiade.

Ia menekankan cabang olahraga yang dipertandingkan harus didominasi nomor Olimpiade agar memiliki tolok ukur prestasi yang jelas. Meski begitu, ia tetap membuka ruang terbatas bagi cabor lokal sebagai bagian dari pelestarian budaya.

Dukungan Negara ASEAN

Usulan Indonesia mendapat respons positif dari sejumlah negara ASEAN. Perwakilan Filipina, Singapura, Vietnam, dan Laos sepakat bahwa peningkatan kualitas kompetisi akan berdampak pada nilai ekonomi dan prestasi kawasan.

Sebagai tindak lanjut, diusulkan pembentukan tim khusus untuk merumuskan detail implementasi gagasan tersebut.

Kesepakatan itu kemudian dimasukkan ke dalam dokumen resmi bertajuk Bali Declaration.