Tuding Elite Demokrat dan PKS Biang Kerok Kegaduhan hingga Tukang Fitnah, Politikus PDIP: Dari Dulu Suka Main Drama Politik, Sinetron Murahan!

Suara Sumatera - Sejumlah politikus Partai Demokrat dan PKS dituding kerap melakukan serangan politik berbasis fitnah dan adu domba.

Hal itu dinyatakan politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus. Dia menyesalkan aksi tersebut. Menurutnya, fitnah-fitnah dan provokasi itu telah dilakukan berulang kali oleh para elite Partai Demokrat dan PKS.

Mulai dari soal potensi kasus hukum Anies Baswedan, jegal menjegal bakal calon presiden dan cawapres, tawar-menawar kursi kabinet, intervensi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan banyak lagi.

“Mereka ini sedikit-sedikit melempar fitnah tanpa dasar dan tanpa bukti yang seringkali menyebabkan kegaduhan politik,” katanya, dikutip dari Wartaekonomi.co.id, Minggu (25/12/2022).

Menurut Deddy, kedua pihak itu dengan mudah melontarkan provokasi, dan tangan mereka dengan sembrono menunjuk ke Istana hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Ini tidak sehat karena asumsi dibangun di atas fitnah dan tidak memikirkan dampaknya bagi kualitas demokrasi dan pemilu,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan bahwa taktik murahan itu sepertinya menjadi pakem bagi kedua partai politik tersebut untuk mendapatkan simpati publik.

“Dari dahulu Demokrat itu suka main drama politik, sinetron murahan, sementara PKS suka menuduh sembarangan tanpa bukti yang logis dan valid. Jadi, sepertinya tuding menuding dan bermain drama murahan memang sudah menjadi genetika politik dari kedua partai itu,” ujar Deddy.

“Saya tidak melihat ada bukti yang valid bahwa Istana maupun presiden melakukan intervensi apa pun yang dapat digugat baik secara hukum maupun etika,” lanjut anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara tersebut.

Baca Juga: Surya Paloh Disebut Takut Ketemu Jokowi Saat Pesta Nikah Kaesang, Kehadiran SBY Sinyal Demokrat Singkirkan Posisi Nasdem?

Deddy juga mencontohkan insinuasi tentang Presiden Jokowi memihak bakal calon presiden mana pun dengan penggunaan kekuasan, seharusnya dibuktikan secara hukum dan etika demokrasi.

Sejauh ini, katanya, Jokowi maupun Istana tidak pernah menyebut mendukung nama bakal calon mana pun.

Jokowi dan Istana juga tidak pernah menunjukkan preferensi tunggal yang bisa dikatakan memihak atau meng-endorse calon.

Dia mengatakan, ketika presiden beberapa kali menyampaikan gimik atau metafora politik, itu hal yang wajar, menghibur, dan seharusnya dianggap sebagai intermeso dalam demokrasi.

Menurut Deddy, hampir semua pemimpin di negara demokrasi melakukan hal serupa dan itu tidak melanggar regulasi maupun konstitusi.

“Hal itu masih lebih elegan dibanding dengan Anies Baswedan yang ke mana-mana dipromosikan sebagai calon presiden oleh partai-partai politik pendukungnya. Yang harus diawasi adalah apakah ada penggunaan elemen kekuasaan, anggaran, fasilitas negara yang dipakai untuk meng-endorse salah satu bakal calon,” tambah pria asal Sumatera Utara, itu.