Suara Sumatera - Langkah Pemerintah membuat Perppu Cipta Kerja mendapatkan penolakan datang dari berbagai kalangan terutama Rizal Ramli.
Mantan Menteri Koodrinator Kemaritiman, Rizal Ramli mengkritik langkah Pemerintah tersebut yang tidak mencerminkan sikap ideologi yang dikenalkan Jokowi yang dikenal sederhana.
Karena itu, ia menyebutkan Jokowi cenderung terlalu banyak manipulatif. Di kanal YouTube Refly Harun, Rizal yang menjadi pembicara dalam forum diskusi bertajuk pemakzulan Jokowi menyebutkan Menggugat Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Ciptaker: Makzulkan Jokowi.
Salah satu hal yang kemudian dibahas Rizal adalah dampak dari Perppu Cipta Kerja guna memperkaya golongan tertentu.
Pemerintah terkesan lembek menghadapi golongan yang dikenal dengan sebutan oligarki tersebut.
Di negara-negara lain bahkan seperti negara kapitalis, pengusaha dikenakan pajak yang proposional, "Jika pengusaha mendadak, seperti pengusaha batu bara, bakal dikenakan pajak yang namanya pajak kaya dadakan sampai 30 persen, terjadi di Inggris, Amerika," ungkap Rizal.
"Tapi pemerintahan ini sangat memanjakan oligarki. Dia nggak berani nyentuh keuntungan dadakan ini," sambung dia.
Padahal, kata dia, negara bisa mendapatkan pajak sampai ratusan triliun dari orang-orang mendapatkan keuntungan mendadak seperti ini.
"Tapi dia berani naikin pajak rakyat, PPN, iuran BPJS, BBM, listrik, gas, bahkan yang mau beli rokok ketengan saja nggak boleh. Ini brengseknya habis bener! Keterlaluan!" tegas Rizal, mengecam keras kebijakannya.
Baca Juga: Maju Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Sepak Bola Indonesia Harus Bersih Dari Tangan-tangan Kotor!
Rizal menilai seharusnya negara juga fokus kepada para pengusaha kaya raya ketimbang terus membebani rakyat. Hal inilah yang membuat Rizal berang, apalagi bila dikaitkan dengan citra Jokowi sejak pertama kali mencuat sebagai pejabat publik.
"Image-nya sih sederhana, image-nya merakyat, policy-nya, ideologinya, buat orang super kaya," pungkasnya.
"Inilah ideologi sesungguhnya Jokowi, dia itu mengabdi sama oligarki, meres bikin susah rakyat," kata Rizal.
Rizal pun menerangkan sejumlah borok di Perppu Cipta Kerja mulai dari hak-hak buruh yang dibabat, upaya melanggengkan outsourcing yang berpotensi merugikan masyarakat hingga perkara perpanjangan konsesi tambang.
Berita Terkait
-
'Perbincangan Kader dengan Seorang Ibu', Pakar Artikan Pidato Megawati soal Kasihani Nasib Jokowi
-
Gurauan Megawati Dinilai Tidak Etis, Pengamat Puji Respons Santai Jokowi: Justru Tak Tersinggung
-
Megawati Tunjukkan Power Lebih Kuat daripada Jokowi, Pakar: Ups Ini di Acara Banyak Orang Pintar...
-
Temani Presiden Jokowi Kunjungan ke PIK, Outfit Sederhana Erina Gudono Ternyata Hampir Rp100 Juta
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Tunggakan Rp14,8 Miliar, 303 Pemain Belum Digaji: Ada Klub Raffi Ahmad Rans FC
-
Bukan Cuma Jadi Konsumen! DPR Ingin Indonesia Kuasai Ekosistem AI
-
Alasan Ada Agenda Lain, Anggota DPR Satori Mangkir dari Pemeriksaan KPK
-
Persib Lolos ACL Two dengan Drama! Mariano Peralta Jadi Pahlawan di Menit-Menit Akhir
-
Cegah Risiko Pidana, Pakar Sebut Pemerintah Tepat Atur Pembelian Timah Rakyat
-
Desak Pelaku Pengeroyok Bambang Setiawan Ditangkap, Wamen HAM: Harus Ditindak Tegas!
-
Dedi Mulyadi: Uang Pajak Warga Depok Siap Disulap Jadi Flyover dan Underpass
-
Setengah Karhutla Terjadi di Wilayah Korporasi yang Izinnya dari Negara!
-
Sikap Bupati Bogor Usai KPK Masuk Pemkab: Serahkan Proses Hukum dan Hargai Praduga Tak Bersalah
-
Padam Setelah 30 Jam, Kebakaran Pabrik Plastik di Serang Telan Kerugian Rp41 Miliar