Suara.com - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali menyoroti ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Jokowi saat HUT ke-50 PDIP.
Effendi menyampaikan bahwa pidato Megawati bisa saja diartikan bahwa sang Ketum PDIP itu tengah menunjukkan kekuatan atau power lebih kuat daripada Presiden Jokowi.
Dia pribadi juga mulanya mengaku kaget dengan ucapan Megawati yang mengasihani nasib Jokowi jiak tanpa PDIP di hadapan ribuan kader.
"Saya sendiri pada waktu awalnya melihat, ups ini di acara seperti ini ya banyak orang-orang pintar yang juga ada di situ kadang-kadang bahasa ibu Megawati juga terpotong-potong lompat-lompat," kata Effendi dikutip Suara.com dari tayangan Metro TV, Minggu (15/01/2023).
Kendati demikian, Effendi menyampaikan akhirnya bisa menikmati setelah menonton kembali video pidato Megawati secara utuh, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip.
Seperti pesan Megawati untuk mengedepankan kepentingan bangsa ketika seseorang menjadi presiden.
"Misalnya kan ada yang mengatakan, ketika Anda menjadi presiden maka kepentingan kelompok atau partai berhenti dan yang akan menjadi pengabdian Anda adalah kepentingan bangsa," tutur Effendi.
Selain itu, Effendi juga menyebut ucapan Megawati merupakan sentilan bagi Jokowi yang seolah memberikan kode kepada capres tertentu.
"Bisa dianggap sebagai sentilan dan saya rasa bapak Jokowi menjawabnya dengan baik dengan dua hal," jelas Effendi.
Baca Juga: Jalan Bareng Kaesang dan Jokowi, Erina Gudono Tentang Tas Impor Mewah Seharga Rp 84 Juta!
Effendi menilai Jokowi tampak berubah dengan menyebut Megawati adalah sosok yang berhati-hati dan tidak grusah grusuh. Misalnya, Jokowi sempat memberikan sinyal saat HUT Golkar.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga mnyebut pidato Mega bisa ditafsirkan bahwa putri Soekarno itu tengah menekankan kewenangannya lebih besar daripada Jokowi.
"Pernyataan tersebut mengesankan bahwa ibu Mega itu di atas posisi pak Jokowi. Tentu dalam konteks hubungan kader dan ketua umum, ibu Mega di atas pak Jokowi karena pak Jokowi adalah petugas partai kader PDI Perjuangan yang ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia," imbuhnya.
Akan tetapi, Burhanuddin mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah semata-mata kader, namun juga kepala negara dan kepala pemerintahan.
Tak hanya itu, Megawati juga menegaskan bahwa persoalan mengenai penentuan capres adalah masalah yang dia urus.
Burhanuddin menilai Megawati sedang mengingatkan kepada semua hadirin termasuk Jokowi, bahwa soal pencapresan menjadi hak prerogatifnya sebagai ketua umum.
Berita Terkait
-
Jalan Bareng Kaesang dan Jokowi, Erina Gudono Tentang Tas Impor Mewah Seharga Rp 84 Juta!
-
Temani Presiden Jokowi Kunjungan ke PIK, Outfit Sederhana Erina Gudono Ternyata Hampir Rp100 Juta
-
Rebutan Tiket Capres PDIP Bikin Puan Maharani Tidak Akur sampai Hobi Sindir Ganjar Pranowo?
-
Rizal Ramli Kuliti Jokowi, Image Merakyat Ternyata Cuma Dusta: Dia Pengabdi Oligarki, Keterlaluan!
-
Puan Maharani Tak Diberi Karpet Merah Meski 'Putri Mahkota' PDIP: Capres Tidak Harus Saya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!