Perangkat Desa Demonstrasi, Rocky Gerung: Ada yang Sedang Bermain, Ada Jokowi, Luhut, Tito Karnavian

Suara Sumatera - Kepala Desa dari penjuru daerah menggelar demonstrasi ke gedung DPR/MPR menuntut agar masa jabatan kades selama 9 tahun.

Di saat yang sama, Budiman Sudjatmiko dipanggil Jokowi ke Istana, kapasitasnya sebagai pembuat Naskah Akademik Undang-undang Desa. Usai pertemuan dengan Jokowi, Budiman mengaku Presiden sepakat dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan kades 9 tahun.

"Saya bicara dengan Pak Jokowi dan pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau, pak presiden mengatakan tuntutan itu masuk akal, ya," kata Budiman.

Budiman mengunngkapkan jika masa jabatan kepala desa itu 6 tahun untuk satu kali periode. Kepala desa juga bisa menjabat selama dua periode lagi apabila terpilih. Ia mengklaim, aturan itu banyak menimbulkan efek sosial di lapangan.

"Karena kalau kita pilih kepala desa kan dengan tetangga dengan saudara sendiri itu kadang-kadang 3 tahun, 2 tahun pertama itu nggak selesai konfliknya. Sehingga sisa 3 tahun atau 4 tahun nggak cukup untuk membangun desa," terangnya.

"Sementara harus pilkades lagi sehingga kerja konsentrasi bangun desa (hanya) 2/3 tahun. Sementara 3/4 tahun habis untuk berkelahi," sambung Budiman.

Dalam akun YouTubenya, Rocky Gerung mengungkapkan jika ia curiga soal demonstrasi yang terjadi dengan mobilisasi yang tergolong besar.

Menurut ia, setelah kepala desa juga perangkat desa yang ingin memperjuangkan kehidupan ekonominya.

"Beban beban pekerjaan perangkat desa banyak ya. Orang hamil, orang berkelahi, sehingga mereka meminta protek (perlindungan) hidup yang lebih baik," ujar Rocky di media sosial YouTube miliknya.

Baca Juga: NasDem Jadi Pengunjung Pertama Sekber Gerindra - PKB, Bentuk Koalisi Baru?

Meski demikian, situasi ini cenderung akan membuat publik makin curiga. "Ini semacam ada orkrestra. Publik akan menyebut anak nama pak Jokowi , Luhut juga disebut, pak Tito menteri," kata Rocky.

"Ada mobilisasi, ada kekhawatiran. Jika sekarang menteri, tidak memperjuangkan Jokowi, maka dipakai ini," sambung dosen Universitas Indonesia (UI) Ini.