Suara Sumatera - Tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta menewaskan belasan orang yang merupakan warga yang tinggal di daerah tersebut.
Di tengah insiden pilu itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan (PDIP) malah menyalahkan Anies Baswedan terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) warga sekitar Depo Pertamina Plumpang.
Sikap PSI dan PDIP terhadap mantan Gubernur DKI tersebut mendapat reaksi dari pemerhati politik dan pegiat media sosial, Saeful Zaman baru-baru ini.
Dalam kanal YouTube miliknya, Saeful menyebut PSI dan PDIP tak punya empati. Ia juga menganggap kedua partai itu hanya membuat gaduh dan memperkeruh suasana dengan menyalahkan Anies Baswedan.
“Kita harus jadi bagian dari solusi bukan bagian dari masalah dan memperkeruh masalah, PSI dan PDIP 11-12,” ungkapnya, dikutip Selasa (7/3/2023).
Untuk diketahui, PSI dan PDIP menganggap Anies bertanggung jawab pada IMB warga sekitar Depo Pertamina Plumpang yang jika dikaitkan menurut versi PSI dan PDIP, Anies bertanggung jawab pada hilangnya nyawa sejumlah warga.
Menurut Saeful, kelakuan PSI dan PDIP ini hanya memperkeruh suasana karena hanya menyalahkan pihak-pihak tertentu dan tak menghadirkan solusi.
“Mereka langsung saja membuat Anies sebagai sasaran tembaknya, memang tampak PDIP dan PSI tidak punya empati,” ujarnya.
“Bukannya mencari jalan keluar ini malah mengeruk-eruk ini masalah siapa,” sambung Saeful.
Sebelumnya, politisi PDIP Gilbert Simanjuntak menyebut Anies harus bertanggung jawab karena memberikan IMB kepada warga yang dekat dengan Depo tersebut.
"Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang," kata Gilbert, Selasa (7/3/2023).
Politisi PSI yang juga Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta William A juga menyoroti Anies yang menerbitkan IMB.
“Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, ini malah dikasih IMB. Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan, jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/3/2023).
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Hillary Brigitta Apresiasi Kebijakan Tanpa Batas Usia Relawan MBG: Untuk Kesetaraan Peluang Kerja
-
Daftar Harga iPhone Terbaru Mei 2026, Pilihan Investasi Gadget Jangka Panjang
-
Apa Itu Domisili? Pahami Arti Kata dan Perbedaannya dengan Alamat KTP
-
Situasi Memanas di Tanah Sareal: Warga Tantang Oknum Pencopot Spanduk Tolak Sampah
-
Park Ji Hoon Bintang The Kings Warden Siap Gelar Fancon di Jakarta, Catat Tanggalnya
-
Peringati Usia ke-80, Persit Kartika Chandra Kirana Mantapkan Pengabdian Dalam Berkarya
-
Cuma Beda 20 Meter! Tetangga Tega Habisi Nyawa Perempuan di KBB Gara-gara Dendam Ternak Domba
-
Dijual Rp400 Juta: Horor Penyekapan Warga Jepang di Markas Scamming Surabaya
-
Indonesia Darurat Kekerasan Anak? MPR Soroti Celah Sistem Perlindungan Anak