Jokowi Ingin Lepas Tangan, Proposal Damai Ukraina Disebut Hanya Inisiatif Prabowo Subianto

Suara Sumatera - Presiden Jokowi menyatakan proposal perdamaian konflik antara Rusia dan Ukraina hanya merupakan inisiatif Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Itu dari Pak Prabowo sendiri,” ujar Jokowi usai Rapat Kerja Nasional III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Jokowi pun bakal memanggil Prabowo untuk memberi klarifikasi. Rencananya pemanggilan Prabowo itu akan dilakukan pada hari ini, Selasa (6/6/2023) atau Rabu (7/6/2023).

“Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang minta penjelasan mengenai apa yang pak Menhan sampaikan," kata Jokowi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan ada empat poin soal posisi Indonesia dalam konflik ukraina-rusai.

Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

"Kedua, call kita selalu please hentikan perang, dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Kyiv, Moskow, dan bulan lalu Pak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hirosima, Jepang. Call ini selalu diulangi."

Ketiga, adalah menjaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu.

“Oleh karena itu Pak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Grain Initiative," ungkapnya.

Baca Juga: 5 Zodiak Ini Dikenal Selalu Menepati Janji, Kamu Termasuk?

Keempat atau poin terakhir, Retno menekankan masalah Ukraina adalah bantuan kemanusiaan.

"Jadi empat poin tersebut menjadi posisi dasar dari Pemerintah Indonesia (terhadap konflik perang Ukraina). Untuk yang Shangri-La monggo Bapak call sama Pak Menhan," ujarnya.

Prabowo diketahui menawarkan proposal perdamaian untuk perang antara Ukraina dan Rusia dalam Shangri-La Dialog di Singapura.

Prabowo mengusulkan beberapa usulan seperti gencatan senjata pada posisi saat ini dengan mengusulkan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB.

Selain itu menyarankan sebuah 'referendum di wilayah yang disengketakan' dengan PBB sebagai penyelenggara.

Belakangan usulan Prabowo mendapat penolakan.