Profil Munarman, Advokat Palembang yang Eks Jubir FPI Dan Kini Ucapkan Janji Setia NKRI

Suara Sumatera - Sosok Munarman makin terkenal setelah menjadi juru bicara (jubir) organisasi Front Pembela Islam (FPI). Karirnya melejit sejak menjadi seorang pengacara atau advokat di kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Munarman dipidana selama 3 tahun akibat terlibat kasus terorisme, adapun hal yang meringankan yakni dia kooperatif serta mengikuti semua kegiatan pembinaan di Lapas.

Karier Munarman dimulai saat ia bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Palembang sebagai sukarelawan pada tahun 1995. Melansir sejumlah sumber, dia kemudian dipromosikan sebagai Kepala Operasional organisasi yang sama pada tahun 1997.

Ia beralih menjadi Koordinator Kontras Aceh pada tahun 1999-2000 dan sehingga di Aceh.

Karier ini berlanjut hingga ia menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras dimana ia kemudian berelokasi ke Jakarta.

Pada bulan September 2002, Munarman terpilih sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) setelah YLBHI mengalami kekosongan kepemimpinan selama sembilan bulan.

Ketua sebelumnya Bambang Widjojanto diberhentikan oleh dewan pengawas YLBHI karena mengusulkan untuk mereformasi yayasan menjadi asosiasi yang lebih berpihak pada keanggotaan.

Kehidupan pribadi

Munarman lahir dan besar di Palembang, Sumatera Selatan. Dia merupakan anak keenam dari 11 bersaudara, yang mana orang tuannya ialah guru Sekolah Rakyat,

Baca Juga: Maju Tak Gentar Dorong Nama Cak Imin Ada di Surat Suara Pilpres, Waketum: Pokoknya PKB Tidak akan Mati Langkah

Pada tahun 1996 Munarman menikah dengan Ana Noviana dan menetap di Palembang.

Dari pernikahan ini Munarman dikaruniai tiga anak dengan kehidupan keluarga yang berpindah-pindah.

Ucapkan Ikrar Setia NKRI

Munarman, mengucapkan ikrar setia terhadap NKRI di Lapas Kelas II-A Salemba, Jakarta Pusat.

Kepala Lapas Kelas II-A Salemba, Yosafat Rizanto mengatakan ikrar setia NKRI merupakan keberhasilan proses deradikalisasi di dalam lapas.

"Kegiatan ini hasil rekomendasi dari BNPT, mereka mengasesmen terhadap warga binaan Munarman, baru lah mereka membuat surat persetujuannya kepada kami, baru kita laksanakan ikrar NKRI ini,"ujar Yosafat kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

Yosafat menyampaikan Munarman masih harus menjalani tiga tahapan untuk mendapatkan haknya. Sejauh ini, Munarman sudah menjalani tahapan pertama di tempat sebelumnya.

"Setelah tiga bulan kemudian, barulah BNPT menyetujui bahwa yang bersangkutan memang sudah mempunyai hak-nya untuk Ikrar NKRI. Kurang lebih enam bulan Munarman baru dapat ikut Ikrar NKRI," kata dia.

"Itu kebetulan rahasia dari mereka (BNPT dan Densus), kami pun tidak semuanya bisa menjelaskan. Karena sifatnya yang disampaikan kepada kami itu rahasia, intinya dia NKRI," beber dia.