Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Suara.com - Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menyebut Pemilu 2029 akan menjadi titik balik baru bagi demokrasi Indonesia menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan Titi dalam diskusi terbuka bertajuk “Pemilu dan Peluang Kepemimpinan Orang Muda” yang digelar Social Movement Institute (SMI) di Sekretariat SMI, Yogyakarta, serta disiarkan langsung melalui akun Instagram @socialmovementinstitute, Kamis (7/5/2026).

Salah satu poin krusial yang disoroti ialah potensi keragaman pilihan pemimpin nasional pada 2029 mendatang akibat dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden.

"Kita akan punya situasi baru di 2029 bahwa kita akan potensi punya keragaman pilihan calon presiden dan wakil presiden karena adanya putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden," ujar Titi dalam diskusi tersebut, Kamis malam.

Namun, Titi memberikan catatan penting mengenai ruang bagi anak muda. Menurutnya, meski aturan berubah, partai politik tetap memegang kendali utama.

"Nah apakah orang muda akan punya ruang begitu ya? Sekali lagi gatekeeper-nya tuh partai," tambahnya.

Tragedi suara terbuang dan ambang batas parlemen

Selain soal pemilihan presiden (Pilpres), Titi menekankan pentingnya Putusan MK Nomor 116 yang memerintahkan penghitungan ulang ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk Pemilu 2029. Ia memaparkan data mengenai dampak ambang batas 4 persen pada Pemilu 2024 yang mengakibatkan jutaan suara rakyat tidak terkonversi menjadi kursi.

"Kawan-kawan tahu enggak? 17.503.000 suara pemilih di 2024 itu tidak bisa dikonversi jadi kursi karena perolehan suara partainya kurang dari 4 persen," ujarnya.

Baca Juga: Bukan Sekadar Pameran E-Voting, Wamendagri Minta Fasilitas Simulasi Pemilu Jadi Pusat Kebijakan

Kondisi ini, menurut Titi, sangat problematik karena mencederai prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilu Indonesia. Hilangnya suara partai-partai seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), hingga Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di tingkat nasional menjadi bukti nyata disproporsionalitas tersebut.

"Orang nih kita pemilih nih, sudah datang ke TPS memberikan suara kepada kandidat yang kita anggap layak. Tapi kemudian suara itu menguap hilang begitu saja terbuang karena partainya tidak memperoleh 4 persen," ungkapnya.

Kritik terhadap lambatnya revisi UU Pemilu

Titi juga menyayangkan lambatnya proses legislasi di DPR terkait perintah MK untuk mengatur ulang ambang batas tersebut. Hingga Mei 2026, belum ada draf resmi maupun naskah akademik yang muncul, meskipun revisi UU Pemilu masuk dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Faktanya sampai hari ini Undang-Undang Pemilu itu adalah RUU Prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2025. 2025 sudah selesai? Belum ada naskah akademik, belum ada draf RUU. Lanjut masuk di 2026, sampai hari ini sudah tanggal 7 Mei, tetap belum ada naskah akademik, tetap belum ada draf RUU," ungkapnya.

Ia mengkhawatirkan adanya wacana untuk justru menaikkan angka ambang batas menjadi 5, 6, hingga 7 persen, serta memberlakukan ambang batas di tingkat DPRD. Jika hal itu terjadi, Titi memprediksi fungsi kontrol parlemen terhadap eksekutif akan semakin melemah.

Titi menggambarkan kondisi parlemen saat ini yang sudah didominasi koalisi pemerintah hingga 81 persen, sehingga berisiko membuat lembaga legislatif kehilangan fungsi pengawasannya.

"Hari ini kan parlemen kita sekadar menjadi stempel atau kemudian menjadi istilahnya itu menjadi stempel atau rubber stamp dari proposal-proposal eksekutif kan. Hampir tidak ada proposal eksekutif yang mendapatkan kontrol atau mendapatkan pengawasan memadai dari parlemen," ungkapnya.

Reporter: Tsabita Aulia